Artikel Ilmiah : E1A010219 a.n. IKBAL TAUFIK
| NIM | E1A010219 |
|---|---|
| Namamhs | IKBAL TAUFIK |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA YANG DIANGGAP TIDAK MAU (UNWILLING) DAN TIDAK MAMPU (UNABLE) DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penegakan hukum atas kejahatan internasional, pada dasarnya menjadi tanggungjawab dari negara yang bersangkutan. Negara ada kalanya dianggap tidak mau (unwilling), bahkan dianggap tidak mampu (unable) dalam penyelesaian kejahatan internasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria suatu negara dapat dianggap tidak mau dan tidak mampu, dalam penyelesaian kejahatan internasional. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana implementasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, terhadap negara yang dianggap tidak mau dan tidak mampu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Hasil penelitian, bahwa negara yang dianggap tidak mau adalah negara yang pada dasarnya mampu, tetapi ada upaya untuk melindungi pelaku, penangguhan tidak dibenarkan, dan tidak independen. Negara yang dianggap tidak mampu adalah negara yang mengalami keruntuhan sistem hukum nasionalnya baik secara penuh ataupun substansial. Implementasi Statuta Roma 1998 terhadap Negara Pihak, bisa atas inisiatif Negara Pihak, Penuntut Umum, dan Dewan Keamanan PBB, sedangkan terhadap negara bukan pihak dalam Statuta Roma 1998, dapat dengan inisiatif negara yang bukan pihak dan Dewan Keamanan PBB. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Enforcement of international crimes, basically be the responsibility of the state concerned. States are sometimes considered unwilling, even considered unable in the settlement of international crimes. The purpose of this study to determine the criteria in which a state can be considered unwilling and unable, in the settlement of international crimes. This study was also aimed to find out how the implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court in 1998, against a state that is considered unwilling and unable. The approach used in this research was normative juridical, with the statute approach, case approach, and historical approaches. The results of the study showed that the state that was considered unwilling was actually a state that was basically were able, however there was not an effort to protect the perpetrators, the suspension was not justified, and not independent. States that were regarded unable were the states that had collapsed in the national legal system either in completely or substantially. Implementation of the Rome Statute in 1998 against the State Party can be initiated by the State Party, the Prosecutor, and the UN Security Council, while, on the other hand, if implemented against non-Party states in the Rome Statute of 1998, can be initiated by other non-Party states and also UN Security Council. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Statuta Roma 1998, Kejahatan Internasional, Mahkamah Pidana Internasional. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ade Maman S., S.H., M.Sc. |
| Pembimbing 2 | Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Aryuni Yuliantiningasih, S.H., M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2015-02-17 18:52:39.640265 |