Artikel Ilmiah : E1A011283 a.n. NUR LAILA
| NIM | E1A011283 |
|---|---|
| Namamhs | NUR LAILA |
| Judul Artikel | PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 722/1.795.2/SPB/5/2011 TENTANG PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 214/G/2011/PTUN-Jakarta) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/G/2011/PTUN-Jakarta, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dan mengetahui serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim apakah telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penggugat dalam perkara a-quo yakni PT. Konsorsium Komet, Tergugatnya Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan (P2B) Kota Administrasi Jakarta Selatan, objek gugatannya Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor 722/1.785.2/SPB/5/2011 terhadap Menara Telekomunikasi milik Penggugat. Pertimbangan hukum Hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dari segi wewenang, karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, seharusnya yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah Walikota Jakarta Selatan. Pertimbangan hukum Hakim sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yakni Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997, dan sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Kata Kunci : Pembatalan, Surat Keputusan, Pembongkaran dan Putusan PTUN. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research source in decision of state Administrative Court Number 214/G/2011/PTUN-Jakarta, purposed to recognize and analyze Judge law consideration wheter it is proper with the statute and principles of Good Governance. The method that used this research is normative juridical with statute approach and case approach. Plaintiff in case a-quo that Konsorsium Komet Company, Defendants to Chief of the Supervision ang Building Publishing Official (P2B) of South Jakarta, the object lawsuit is Demolition Order Letter (SPB) Nomor 722/1.785.2/SPB/5/2011 against the Telecommunication Tower’s Plaintiff. The consideration law Judge in this case a-quo council object of dispute that the decree has ben in contracdition with the statute in term of authority, because defendants is not authorized issue the object of dispute, authorities should issue the object of dispute is the Mayor of South Jakarta. Judge law considerations are in accordance with the statute that decree of the Governor of Jakarta Number 1068 of 1997, and is in conformity with the Principles of Good Governance in particular the principles of legal security, principles of openness and principles of accountability. Key words : Cancellation, decree, demolition and decision PTUN. |
| Kata kunci | Pembatalan, Surat Keputusan, Pembongkaran dan Putusan PTUN |
| Pembimbing 1 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | H. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2015-02-17 17:09:46.049201 |