Artikel Ilmiah : E1A009088 a.n. ADHITIA PRADANA

Kembali Update Delete

NIME1A009088
NamamhsADHITIA PRADANA
Judul ArtikelDASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014)
Abstrak (Bhs. Indonesia) Dalam penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran terhadap asas-asas pemilu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil Pemilu baik dari penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak diantaranya partai politik. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan yang berwenang mengatasi persoalan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan Presiden tahun 2014 dan juga untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pemilihan Presiden tahun 2014. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara normatif kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilu dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 201 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada penilaian fakta dan hukum. Majelis Hakim menyatakan, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum dan Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusan menyatakan menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Presiden 2014
Abtrak (Bhs. Inggris) Violation toward the principles of election is not an impossible thing to occur during the election. This violation often leads to dispute and controversy dealing with the vote counting results done by the General Elections Commission (KPU) which is considered inappropriate by some political parties. Therefore, a strict law mechanism and special institute and council are required to overcome those issues. This research aimed to analyze the authorities and considerations of the Constitutional Court’s Judgein solving the dispute and controversy occurred during the 2014 presidential election. In order to achieve the goal, normative juridical approach was applied in this research. The collected secondary data was then processed, presented, and analyzed in qualitative normative way with narrative text to present the data.
The result of this research showed that the authority of Constitutional Court in solving the issues dealing with the election in case number 1/PHPU.PRES-XII/2014 based on Article 24 C, Paragraph (1) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 10 Paragraph (1) Constitution Number 42 2008 about presidential election. In imposing the decision, the Panel of Constitutional Court Judges based it to the judgment of fact and law. The Panel of Judges stated that the exceptions of the defendant and related parties also the Petition of the Petitioner were unreasonable in law, so the verdict said to reject the exception of the defendant and related parties also for the entire Petition of the Petitioner.

Keywords: Constitutional Court, 2014 Presidential Election
Kata kunciMahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Presiden 2014
Pembimbing 1Tenang Haryanto, S.H.,M.H.
Pembimbing 2Satrio Saptohadi, S.H.,M.H.
Pembimbing 3
Tahun2015
Jumlah Halaman19
Tgl. Entri2015-02-16 01:26:56.653616
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.