Artikel Ilmiah : E1A011272 a.n. DANI HABIBI
| NIM | E1A011272 |
|---|---|
| Namamhs | DANI HABIBI |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH BERDASARKAN KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Mengenai Gugatan Terhadap Pemerintah di Sidang Pengadilan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH BERDASARKAN KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Mengenai Gugatan Terhadap Pemerintah di Sidang Pengadilan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Pwt) Oleh : DANI HABIBI E1A011272 ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Tindakan Pemerintah Berdasarkan Konsep Hukum Administrasi Negara (Studi Mengenai Gugatan Terhadap Pemerintah di Sidang Pengadilan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Pwt). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah di bidang Hukum Administrasi Negara, untuk mengetahui penentuan kewenangan pengadilan untuk mengadili terhadap tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan akibat hukum kepada rakyat, dan untuk mengetauhi pertimbangann hukum hakim dalam perkara No. 73/Pdt.G/2013/PN.Pwt dalam menentukan kewenangan mengadili sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Penelitian ini menjabarkan bahwa salah satu perlindungan hukum bagi rakyat yakni dengan cara menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri atas dasar PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan pemerintah, yang merugikan rakyat. Oleh karena yang digugat adalah pemerintah, maka akan bersinggungan dengan tindakan pemerintah yang diatur dalam HAN. Persinggungan hukum tersebut berpotensi pula menimbulkan persoalan yuridis mengenai kewenangan pengadilan. Sebagai bahan analisis penting dikemukakan konsep mengenai kedudukan hukum pemerintah dan konsep mengenai tindakan pemerintahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dapat dilakukan dengan cara menggugat pemerintah ke Pengadilan sesuai dengan kewenangan masing-masing Pengadilan, dan harus memperhatikan konsep kedudukan hukum pemerintah dan konsep tindakan pemerintahan. Berdasarkan ke dua hal tersebut, pertimbangan hukum Hakim PN Purwokerto yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindakan Pemerintah, Hukum Administrasi Negara |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | LEGAL PROTECTION FOR THE PEOPLE'S ACTION AGAINST GOVERNMENT BASED ON CONCEPT OF STATE ADMINISTRATIVE LAW (Study Regarding Lawsuit Against Government in the Court of Session In Decision No. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Pwt) By : DANI HABIBI E1A011272 ABSTRACT This research, entitled "Legal Protection for the People's Action Against Government Based on Concept of State Administrative Law (Study Regarding Lawsuit Against Government in the Court of Session In Decision No. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Pwt). The purpose of this study is to determine the form of legal protection for people against the government's actions in the law of State Administration, to determine the determination of the court authority to adjudicate against government legal action, which arises the law consequences to people and for knowing the law consideration of judge in the case No. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Pwt in determining whether the jurisdiction used has suited with the applicable legislations or not. This study uses normative juridical approach to legislation and concepts. This research outlines that one of the legal protection for the people is the way to sue the government to the District Court based on PMH (Article 1365 of the Civil Code) by the government, which is detrimental to the people. Therefore, the accused party is the government, then it will intersect with the government's actions set out in the HAN. The law intersection also potentially causes problems on the authority of the court jurisdiction. The important analysis of this case is the concept of the legal position of the government and the concept of government action. The conclusion from this study is the legal protection given to the people can be done in a way to sue the government to court in accordance with the authority of each court, and must pay attention to the concept of the legal position of government and the concept of government action. Based on these two things, the consideration of Navan District Court law that states no authority to hear the case a quo, is in conformity with the relevant legislation Keywords: Protection Law, actions of the Government, the State Administration Law |
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Tindakan Pemerintah, Hukum Administrasi Negara |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. Muh. Fauzan, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Kartono, S.H., M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2015-02-15 20:30:10.070422 |