Artikel Ilmiah : E1A011169 a.n. YUSUF SAEFUDIN
| NIM | E1A011169 |
|---|---|
| Namamhs | YUSUF SAEFUDIN |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Indonesia adalah negara hukum. Negara wajib melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas bantuan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemberian bantuan di Jawa Tengah serta hambatan-hambatan yang mempengaruhinya dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum terimplementasi dengan baik di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu: Masih banyak orang miskin yang belum tahu adanya bantuan hukum; Masih banyak orang miskin yang berperkara tanpa mendapat bantuan hukum; Pengawasan masih pada tataran administrasi, belum pada aspek pelayanan teknis pemberian bantuan hukum; Pelayanan LBH selaku pemberi bantuan hukum belum maksimal; Sistem reimbursement dana bantuan hukum masih ribet, belum efektif dan efisien. Faktor-faktor yang menghambat ada tiga, yakni: faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Indonesia is a legal state .The state is obliged to protect the rights of its citizens , including the right to legal aid .The establishment of the act of no. 16 years old 2011 about legal aid give new hope to the poor to get access to justice (access to justice) and similarity in to law (equality before the law). This research intend to understand the extent of the implementation of the provision of assistance in central java and the obstacles affecting it in their implementation. The research is the qualitative study with the methods normatif-empiris approach. The data used was secondary data and primary data. Data collection is done with the study documents and interviewing people who are considered closely connected with the problems the treatment. The accumulated data analyzed by using analysis of qualitative data. UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum not implementation well in central java. It was because several factors, namely: still many poor people who are not yet know the legal aid; still many poor people who litigant without obtaining legal assistance; supervision still on a level administration, not yet on the technicavl service aspects granting legal aid; service providers lbh as senior legal aid not maximum; system tax restitution problem legal aid funds still nasty, not effective and efficient .The factors that hinder there are thre , people the substance legal factors , legal structure and cultural law. |
| Kata kunci | Bantuan Hukum, Implementasi Bantuan Hukum, Rakyat Miskin Jawa Tengah, UUBH |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Pranoto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2011 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | 2015-02-13 12:46:03.494417 |