Artikel Ilmiah : E1A009092 a.n. RIZKI KURNIAWAN
| NIM | E1A009092 |
|---|---|
| Namamhs | RIZKI KURNIAWAN |
| Judul Artikel | PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Tentang Peluang Amandemen Pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan peluang amandemen Pasal 22 D UUD 1945 dalam kerangka penguatan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan pada masa yang akan datang. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif atau legal research. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Berdasarkan Pasal 22 D UUD 1945 bahwa DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari daerah dalam menyalurkan aspirasi rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), fungsi anggaran. 2. Penguatan kewenangan DPD RI hanya dilakukan melalui Undang-Undang, maka peran DPD RI tetap tidak dapat optimal mengingat kewenangan DPD RI yang hanya sangat terbatas dalam UUD 1945 berbanding terbalik dengan legitimasi yang sangat kuat yang dimilikinya. Oleh karena itu, upaya penguatan Pasal 22 D UUD 1945 antara lain sebagai berikut : a) Penguatan bidang legislasi dan anggaran b) Penguatan dalam bidang pengawasan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to identify and analyze the functions of the Regional Representative Council (DPD) in Indonesian constitutional system and opportunities amendment of Article 22 D 1945 within the framework of strengthening the DPD function in the constitutional system in the future. The approach used is a normative juridical or legal research. Specifications research is descriptive analytic research that describe the state of the object to be studied and then analyzed based on the theories of law and positive law enforcement practice concerning issues without intent to draw conclusions that are commonly used. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that : 1. Pursuant to Section 22 D of the 1945 Constitution that the Council as the representative body of the people of the region to channel people's aspirations have three (3) function is the function settings (legislation), the function of supervision (control), the budget function. 2. Strengthening the authority of the DPD is only done through the Law, then the role of DPD still not optimal given the authority DPD which only very limited in 1945 inversely proportional to the legitimacy of its very strong. Therefore, efforts to strengthen Article 22 D 1945 are as follows : a) Strengthening the field of legislation and budget b) Strengthening the monitoring field |
| Kata kunci | Penguatan Fungsi DPD, Peluang Amandemen |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2015-02-13 10:21:02.694791 |