Artikel Ilmiah : E1A009087 a.n. AGUNG HADI WICAKSONO
| NIM | E1A009087 |
|---|---|
| Namamhs | AGUNG HADI WICAKSONO |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM CALON PENUMPANG SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR : 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TERHADAP PERUSAHAAN JASA MASKAPAI PT. METRO BATAVIA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kepailitan pada intinya adalah upaya agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor, sehingga dapat membayar utang-utangnya. Seiring berjalannya waktu, kepailitan tidak hanya menjadi masalah antara pihak berpiutang dan pihak yang berutang, namun juga melibatkan pihak-pihak lain yang pada awalnya tidak termasuk ke dalam pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dilihat pada kasus kepailitan PT. Metro Batavia dengan putusan nomor : 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Awalnya hubungan hukum antara pihak PT. Metro Batavia dengan calon penumpang hanyalah hubungan jual beli jasa. Setelah putusan pailit, hubungan hukum berubah menjadi utang piutang dimana PT. Metro Batavia sebagai yang berutang (debitor) dan pihak calon penumpang sebagai pihak yang berpiutang (kreditor). Hal ini dianggap tidak adil oleh para calon penumpang, karena mereka hanya ingin mendapatkan haknya berupa layanan jasa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas suatu permasalahan yakni bagaimana kedudukan hukum calon penumpang sebagai akibat putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap perusahaan jasa maskapai PT. Metro Batavia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positf. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa kedudukan hukum calon penumpang adalah sebagai kreditor konkuren yang mana kreditor ini mendapat pelunasan setelah kreditor diatasnya yakni kreditor separatis dan kreditor preferen memperoleh pelunasan terlebih dahulu berdasarakan Pasal 36 ayat (3) dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Bankruptcy is essentially an effort to protect the creditor to the debtor did not abuse may damage the creditor interest, so that it can pay its debts. Over time, bankruptcy isn’t only become a problem between the parties and the parties owe indebted, but also involve other parties which wasn’t initially included in the parties to the dispute. This matter can refer to in the case of bankruptcy of PT. Metro Batavia with verdict number : 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Legal relationship which originally was selling such services, turned into accounts payable which PT. Metro Batavia as the debt (the debtor) and the consumer as parties indebted (creditor). It is considered unfair by consumers because they just want to get their rights. Accordingly, this study discusses an issue that is how the legal position of passengers as a result of the bankruptcy verdict Niaga’s Court of Central Jakarta Number: 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst on airline services company PT. Metro Batavia. The approach of method used is a normative juridical, where research is focused on reviewing the application of the rules or norms of the positive law. Based on the research results, it can be seen that the legal position of the passenger is as concurrent creditors which the creditor is getting repayment after creditors thereon that is separatist creditors and preferred creditor to obtain repayment in advance be based on Article 36 verse (3) and Article 37 verse (1) Regulation number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Posponement Duty Payment Debt. |
| Kata kunci | Kepailitan, Kedudukan Hukum, Calon penumpang |
| Pembimbing 1 | Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S |
| Pembimbing 2 | Sutoyo, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Agus Mardianto, S.H., M.H |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2014-11-20 13:39:06.899721 |