Artikel Ilmiah : E1A009193 a.n. TRI HARRY WIBISONO
| NIM | E1A009193 |
|---|---|
| Namamhs | TRI HARRY WIBISONO |
| Judul Artikel | ANALISIS TENTANG MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN BANJARNEGARA (Studi tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pembentukan peraturan perundang-undangan lebih menekankan pada ketentuan hierarki atau perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang ada tentunya berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 telah menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana Peraturan Daerah Kabupaten ditempatkan di bawah Peraturan Perundang-undangan yang lain seperti UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai seharusnya mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan diatasnya sesuai dengan jenis dan hierarkiperaturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Hierarki. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT The establishment of the legislations is emphasized on a hierarchy or any type of the level legislations that is based on the principle that the legislations should not be contradict between the lower and the higher. In this research uses statue approach which done by analyse all of the laws and regulations relating to the establishment of legislation According of regulation No. 12 year 2011 on the establishment of legislation in establishment of regional regulation Article 7 has affirmed the type and hierarchy of legislation in which Regional Regulation placed under the other Legislations such us Constitution 1945 , Provision of MPR , Law / government regulation in lieu of law, Government regulations , Regulations President and Provincial Regulations. In connection with the above that the establishment of the Regional Regulation of Banjarnegara regency No. 4 year 2013 on Watershed Management supposedly basing with Legislation there on in accordance with the type and hierarchy of legislation applicable. Keywords : Formation , Legislation , Regulations and Hierarchy. |
| Kata kunci | Kata kunci : Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah d |
| Pembimbing 1 | Prof.Dr.H.M.Fauzan,S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr.Riris Ardhanariswari,S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi,S.H.,M.H. |
| Tahun | 2009 |
| Jumlah Halaman | 103 |
| Tgl. Entri | 2014-11-20 13:36:49.983312 |