Artikel Ilmiah : E1A007136 a.n. ANAS PRIYOGI
| NIM | E1A007136 |
|---|---|
| Namamhs | ANAS PRIYOGI |
| Judul Artikel | KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN LOKALISASI PROSTITUSI DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Lokalisasi Prostitusi Di Kabupaten Banyumas”. Keberadaan Lokalisasi prostitusi menjadi masalah yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali juga di Kabupaten Banyumas. Nilai ekonomi yang didatangkan dari bisnis ini selain memberikan kontribusi langsuk dan tidak langsung, juga membawa pertentangan atas terjadinya pengurangan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Di sisi lain sebagai suatu konsekuensi sebagai Negara Hukum, maka Penertiban terhadap bentuk lokalisasi dan prostitusi di daerah oleh pejabat yang berwenang haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan - perundangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode penyajian bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan analisis bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai kewewenangan Atributif dalam penertiban lokalisasi prostitusi di Kebupaten Banyumas, sesuai dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pembatasan Pelacuran dan pelaksanaan penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study, entitled " The Authority of District Government in Ordering Localization of Prostitution in Regency of Banyumas ". Localization existence of prostitution becomes a complex problem in various regions in Indonesia, not least also in Banyumas . The economic value of the business brought in addition to contributing indirect or undirectly , also brought conflict over the reduction in the values and norms that exist in society . On the other hand as a consequence of a State of Law, the curbing of the form of localization and prostitution in the area by the competent authority shall be in accordance with the provisions of the regulations. This study uses normative juridical research. Legal materials collected include primary and secondary legal materials. Method of presentation of legal materials in the preparation of this study are presented in the form of systematically arranged description and analysis of normative legal materials is done qualitatively. Results of research and discussion stated that the Government Regency Banyumas has the Atributions Authority in ordering localization of prostitution, accordances with Banyumas Regulations Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pembatasan Pelacuran and implementation undertaken by Satuan Polisi Pamong Praja based on Perda Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Keywords : Authority , Localization Prostitution , Publisher |
| Kata kunci | Kewenangan, Lokalisasi Prostitusi, Penertiban |
| Pembimbing 1 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Hj. Setiadjeng Kadarsih S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 88 |
| Tgl. Entri | 2014-11-19 11:29:15.23141 |