Update Artikelilmiah: 9750

OKTIVA YUDA ARYONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kesejahteraan umum yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Termasuk di dalamnya anak-anak jalanan sebagai masyarakat Indonesia yang mengalami permasalahan kesejahteraan. Negara memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan atas hak-hak anak, yang juga tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Banyumas dinilai mengganggu ketertiban umum, dan mobilisasi anak jalanan yang tinggi sehingga penanganan anak jalanan menjadi sulit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai koordinator dan fasilitator dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Banyumas.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Sasaran penelitian adalah aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, Satpol PP, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyumas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, serta anak jalanan. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik  pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinsosnakertrans sebagai koordinator belum berjalan dengan baik. Sedangkan peran Dinsosnakertrans sebagai fasilitator kurang efektif karena program-program yang diberikan Dinsosnakertrans belum memberikan efek positif bagi anak-anak jalanan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

One of the responsibilities of the government in national development is to promote the general welfare, as stated in the Preamble of the Constitution of 1945 the fourth paragraph. General welfare is the welfare of the Indonesian people is completely and thoroughly. These include street children as the people of Indonesia who have welfare issues. States have the responsibility for the welfare and protection of children's rights, which are also listed in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection. The presence of street children in Banyumas assessed disturbing public order, and the mobilization of street children are high that it becomes difficult handling street children. The purpose of this study was to determine the role of the Department of Social, Labour and Transmigration as a coordinator and facilitator in the treatment of street children in Banyumas
The location of this research is done in Banyumas. Research target is the apparatus Department of Social, Labour, and Transmigration, Municipal Police, the Department of Health, the Department of Industry, Trade, and Cooperatives, Office of Religious Affairs, as well as street children. The research method used is descriptive qualitative. Sampling technique in this study was purposive sampling. The technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. And the validity of the data using triangulation techniques sources.
Based on the results of this study concluded that Dinsosnakertrans role as coordinator is not going well. While the role of facilitator Dinsosnakertrans less effective because the programs are given Dinsosnakertrans not give a positive effect for street children.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman