Update Artikelilmiah: 9677

ASWIDYA YOGA PRADANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK 
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA 
(Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara)
Oleh :
ASWIDYA YOGA PRADANA
E1A010023
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa sengketa kewenangan adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Objek sengketa antarlembaga negara adalah persengketaan mengenai kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional , yaitu: (1) Adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945; dan (2) Timbulnya sengketa dalam pelaksananaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait.
Pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi adalah: (1) Pemohon, yaitu lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pihak pemohon adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintahan Daerah, atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (2) Termohon, yaitu lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. Pihak termohon adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintahan Daerah, atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial). Akan tetapi, di luar sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial), Mahkamah Agung dapat menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, misalnya sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tentang pengangkatan hakim, sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tentang pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim, dan sengketa kewenangan antara DPR dengan Mahkamah Agung tentang pengangkatan hakim.
Amar putusan dalam sengketa kewenangan lembaga negara dapat menyatakan:
(1) Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan; (1) Permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan; dan Permohonan tidak dapat diterima

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
THE AUTHORITY DISPUTE OF THE STATE INSTITUTION 
(Juridical Review to the Authority of the Constitution Court in Deciding 
to Decide the Authority Dispute among the State Institution)
By :
ASWIDYA YOGA PRADANA
E1A010023
One of the authority of the Constitutional court is to decide the authority dispute of state institution that its authority given by Constitution. This research is made to test and analyze the Constitution Court as the justice institution that has the authority to decide the authority dispute among the state institution according to The Law No. 24 in 2003 Constitution Court. 
The conclusion that can be obtained from the result of research and discussion is that the authority dispute is the dispute or difference of opinion that related with the implementation of authority between two or more state institution. The object of dispute among the state institution is the dispute about the constitutional authority among the state institution. There are two elements that must be fulfilled in the definition of constitutional authority dispute, that area: (1) there is the constitutional authority that determined in 1945 Constitution; and (2) The emerge of the dispute in the implementation of constitutional authority as the impact of the appraisal difference among two or more related state institution. 
The both sides that have the case in the Constitution Court is: (1) requester, it is the state institution that thought his constitutional authority is taken, reduced, blocked, ignored, and/or being loss but the other state institution. The side of requester is House of Representative, Regional Representatives Council, People's Consultative Assembly, President, Financial Audit Board, Local Government or other state institution that its authorities given by 1945 Constitution. (2) Suspect, it is the state institution that considered has been taken, reduced, blocked, ignored, and/or being lost. The side of suspect is House of Representative, Regional Representatives Council, People's Consultative Assembly, President, Financial Audit Board, Local Government or other state institution that their authorities given by 1945 Constitution.
Supreme Court can not become both of side, whether as the requester or defendant in the authority dispute of technical court. But, in the out side of the authority dispute of technical dispute, Supreme Court can become the side in the authority dispute case of state institution, such as the authority dispute among the Judicial Commission and with the Supreme Court about the appointment as the judge, authority dispute between the judicial commission and with the supreme court about the controlling and punishment to the judge, and the authority dispute between House of Representative and with the Supreme Court about the judge dispute. 
The decision in the authority dispute of sate institution can state: (1) requester is approved in the reasonable request; (2) the request is rejected in the case of request that does not has the reasonable things and (3) request can not be accepted.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman