Update Artikelilmiah: 9616

NIKITA NOVIA PRADIPTA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kawasan Barlingmascakeb (Periode 2001-2012)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dengan instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)   terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten di kawasan Barlingmascakeb selama tahun 2001-2012 secara bersama-sama dan parsial serta variabel mana yang paling besar pengaruhnya. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan kabupaten di kawasan Barlingmascakeb terhadap dana bantuan Pemerintah Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantatif dengan data sekunder pada 5 kabupaten di kawasan Barlingmascakeb selama tahun 2001-2012. Dalam perhitungannya menggunakan alat analisis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu estimasi regresi data panel untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PDRB dan skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal untuk mengukur kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan fixed effect model dapat diketahui bahwa Desentralisasi Fiskal yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap PDRB kabupaten di kawasan Barlingmascakeb. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kawasan Barlingmascakeb dengan koefisien regresi (5,870193) yang mengartikan bahwa apabila terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (ceteris paribus) maka akan meningkatkan PDRB sebanyak 5,87 persen. Variabel DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di kawasan Barlingmascakeb dengan koefisien regresi (0,063434) yang mengartikan bahwa apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (ceteris paribus) maka akan meningkatkan PDRB sebanyak 0,06 persen. Variabel DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di kawasan Barlingmascakeb dengan koefisien regresi (-5,159522) yang mengartikan bahwa apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (ceteris paribus) maka akan terjadi penurunan PDRB sebanyak -5,16 persen. Sedangkan variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kawasan Barlingmascakeb dengan koefisien regresi (42,50962) yang mengartikan bahwa apabila terjadi kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (ceteris paribus) maka akan meningkatkan PDRB sebanyak 42,51 persen.
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dengan analisis skala interval derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dari tahun 2001-2012, hampir seluruh kabupaten di kawasan Barlingmascakeb memiliki kemandirian keuangan daerah yang sangat kurang atau ketergantungan fiskal yang tinggi kepada pemerintah pusat. Kabupaten Banyumas memiliki rata-rata kemandirian daerah tertinggi yaitu sebesar 10,93%. Sedangkan yang memilki rata-rata kemandirian keuangan yang sangat rendah adalah Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 6,84%. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila derajat desentralisasi fiskalnya minimal 20,01%. Sehingga kabupaten di Barlingmascakeb sangat perlu untuk meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerahnya. 
Pada Barlingmascakeb, Selama 11 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, ternyata rata-rata tingkat kemandirian kabupaten di kawasan Barlingmascakeb masih sangat kurang atau dapat dikatakan masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan proporsi dana perimbangan yang lebih besar dibandingkan dengan PAD yang diperoleh masing-masing daerah. Berdasarkan permaslahan tersebut maka Perlunya  kesiapan dan pemahaman yang baik dari pemerintah daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal secara optimal dalam penyediaan barang publik dan pembangunan perekonomian. Karena semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin maju daerah tersebut. Pemerintah harus mampu memprioritaskan pendapatan asli daerahnya dan dana perimbangan yang diperoleh pada kegiatan yang produktif seperti pengeluaran pembangunan dibanding pengeluaran rutin. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang tidak efisien dalam pengelolaan dan pengalokasian keuangannya. Karena apabila ketergantungan fiskal terus berlangsung maka hanya akan meningkatkan beban anggaran pusat. Hal tersebut dapat di atasi dengan cara pemerintah daerah harus mampu mengolah potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya serta memperbaiki kinerja perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The research entitled “The Effect of Fiscal Decentralization toward GDRP at Barlingmascakeb Local Area (Period 2001-2012). The purpose of the research is to know the effect of fiscal decentralization with instruments of DOSR, GAF, SAF, RSF toward regencies’ GDRP at Barlingmascakeb Local Area for 2001-2012 concurrently and partially and to know which variable that has the biggest effect. The second purpose of the research is to know how high the level of regency budget tendency at Barlingmascakeb Local Area toward budgeting aid from Central Government. This research is descriptive quantitative research with secondary data from 5 regencies at Barlingmascakeb Local area from 2001-2012. In data calculating, it used instruments of analysis then explained descriptively. The instruments of the research are regress estimationsof panel data which are to know the effect of fiscal decentralization toward PDRB and interval scale of Fiscal Decentralization Level to measuring local finance.
Based on the regress estimations of panel data with fixed effect model known that Fiscal Decentralization consists of DOSR, GAF, SAF, and RSF were effected concurrently and significant toward regencies’ GDRP at Barlingmascakeb Local Area. Variable DOSR was effected positive and significant toward regencies’ GDRP at Barlingmascakeb Local Area with regress coefficient (5,870193). It means that if there is increasing of DOSR 1% with the assumption that the other variables are considered constant (ceteris paribus), it will increase GDRP 5, 87 %. Variable GAF was effected positive and not significant toward GDRP at Barlingmascakeb Local Area with the regress coefficient (0,063434) that means if there is increasing GAF 1% with the assumption that the other variables are considered constant (ceteris paribus), it will increase GDRP 0,06 %. Variable SAF was effected negative and significant toward GDRP at Baringmscakeb Local Area with regress coefficient (-5,159522), that means if there is increasing SAF 1% with assumption that the other variables are considered constant (ceteris paribus), it will decrease GDRP -5,16%. Whereas, variable RSF was effected positive and significant toward GDRP at Barlingmascakeb Local Area with the regress coefficient (42,50962). It means that if there is increasing DBH 1% with the assumption that the other variables are considered constant (ceteris paribus),it will increase GDRP 42,51%.
According to the result of the research with interval scale analysis of fiscal decentralization level showed that during conducting time of fiscal decentralization from 2002-2012, almost all regencies at Barlingmascakeb had a very low financial independency or high financial tendency to Central Government. Banyumas Regency had the highest local independency with the number of 10,93%. Whereas, Kebumen Regency had the lowest local independency with the number of 6,84%. A regency could be said independent whether the fiscal decentralization level with the minimal number of 20,01%. In other words, the regencies at Barlingmascakeb need to increase their DOSR more. 
As long as 12 years fiscal decentralization based-implementations, the average of regency’s independency were low or they still had a high dependency of finance to Central Government. It was caused the portion of balancing budget was higher than DOSR which they got. According those conditions, it needs to have readiness and good understanding from Local Government in order to implement the policy of fiscal decentralization optimally in providing public stuffs and economic developments. The higher GDRP of area, the more developed the area. Local Governments must be able to prioritize their DOSR and balancing budget they obtained in many productive activities such as development outcome finance than routine outcome finance, improving performance of local government which is not efficient in managing and allocating their finance. If fiscal dependency keeps ongoing, it will only increasecentral budget charge. That could be overcome if Local Governments are able to process or manage their local potencies well to increase their DOSR and improve the works of local companies as a source of local income.

Ket		: 
1.	PAD	: District Own Source Revenue (DOSR)
2.	DAU	: General Allocation Fund (GAF)
3.	DAK	: Specific Allocation Fund (SAF)
4.	DBH	: Revenue Sharing Fund (RSF)
5.	PDRB	: Gross Domestic Regional Product (GDRP)

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman