Update Artikelilmiah: 9110

LULU FERY PRAMADITA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Program nasional e-KTP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan e-KTP yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional. Program nasional e-KTP tersebut pada awal pelaksanaannya diduga telah terjadi maladministrasi. Atas dugaan terjadinya maladministrasi tersebut, maka Komisi Ombudsman dapat mengambil posisi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan publik, Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kewenangan Komisi Ombudsman dalam penanganan masalah pelayanan pembuatan e-KTP dan menganalisis mekanisme pengawasannya.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan metode normatif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa dalam program e-KTP tersebut telah terjadi maladministrasi, yang merupakan kewenangan dari Komisi Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan. Maladministrasi terjadi dalam pelaksanaan tender e-KTP, yaitu: Perbuatan melawan hukum, bahwa Kemendagri telah melakukan tindakan post-binding dan melakukan penandatanganan kontrak dalam masa sanggah banding. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil yang ditanggung oleh Konsorsium Telkom dan Konsorsium Lintas Bumi Lestari. Sedangkan mekanisme pengawasan oleh Ombudsman atas pelayanan pembuatan e-KTP pada dasarnya sama dengan mekanisme pengawasan pada pelayanan publik lainnya, yaitu mulai dari tahap penerimaan dan pemeriksaan laporan Pelapor, pemeriksaan Terlapor, kesimpulan hasil pemeriksaan laporan, rekomendasi Ombudsman, dan kewajiban Terlapor dan atasan Terlapor melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Abtrak (Bhs. Inggris)

National e-ID Program is a form of public service which provides services to the community in the creation of e-ID CARD based on the parent Population Number (NIK) nationally. National e-ID Program is at the beginning of its implementation are alleged to have happened to mal administration. The alleged mal administration Commission, then the Ombudsman can take a position in accordance with its surveillance in the framework of the public service, based on such matters, then this study seeks to analyse the Commission's authority Ombudsman in handling the issue of the e-ID CARD creation service and analyzing the mechanism of supervision.
The method in this research approach is the approach of legislation (the statute approach). The source of the legal materials in use are the primary legal materials and legal secondary materials. The source of the legal materials collected through the identification and inventory of the book and library legislation, further analyzed with normative qualitative methods.
Based on the research results obtained by the conclusion that in the e-ID CARD program has been mal adminitration, which is the authority of the Ombudsman Commission to conduct the review. Mal adminitration occur in the execution of the tender e-ID card, namely: tort law, that Kemendagri had committed actions post-bindings and did a signing a contract in time-appeal. Top of the tort, has caused losses of material danatau immateriil incurred by the Consortium the Consortium and TRANS-Earth Telkom Lestari. While the mechanism of supervision by the Ombudsman Service for the creation of e-ID CARDS are basically the same with the mechanism of supervision on other public services, i.e. starting from the stage of receipt and inspection reports, the Rapporteur Reported inspection inspection results, conclusions of the report, the recommendations of the Ombudsperson, and Reported obligation and superiors Reported carrying out recommendations of the Ombudsman.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman