Update Artikelilmiah: 8932

FIRMAN NUGRAHA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keberadaan Mahkamah Konstitusi mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang memiliki komitmen menjadikan hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang bertujuan sebagai upaya kontrol konstitusional bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar penyelenggaraan negara (supreme law of the land).
	Mahkamah Konstitusi berperan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar hak-hak konstitusionalnya tidak dilanggar oleh suatu undang-undang. Seperti pada pengujian UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Piagam ASEAN, yang dalam pengujiannya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hak uji konstitusionalnya apakah berwenang menguji undang-undang ratifikasi atau tidak. Hal tersebut dikarenakan UU ratifikasi berdimensi hukum internasional yang tidak menjadi objek pengujian Mahkamah Konstitusi.
	Penelitian ini menjelaskan mengenai hak uji konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap UU ratifikasi serta implikasi dari putusannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsepsional, dan pendekatan analisis.
	Hasil penelitian diperoleh bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji  undang-undang pengesahan perjanjian internasional, karena perjanjian internasional yang merupakan lampiran telah disahkan dengan undang-undang tersebut yang karenanya bersifat normatif, sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak dapat mengujinya. Berdasarkan kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berpotensi membatalkan atau menyatakan undang-undang pengesahan perjanjian internasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam wilayah hukum Indonesia, sedangkan dalam wilayah hukum internasional pengakhiran atas perjanjian internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan formal dalam perjanjian internasional terkait atau atas persetujuan para pihak dalam perjanjian Internasional.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

THE CONSTITUTIONAL REVIEW RIGHT OF CONSTITUTIONAL COURT TOWARDS THE ACT OF INTERNATINAL TREATY RATIFICATION
(Study on The Constitutional Court Decision No. 33/PUU-IX/2011)

By :
FIRMAN NUGRAHA
E1A109046

The existence of the Constitutional Court reflects that Indonesia is a democratic State of law has made commitments as the holder of legal control in implementing democratic Government. Based on article 24C subsection ( 1 ) Indonesia Constitution, authority of constitutional court to reviews the constitutionality of laws aims as efforts to control constitutional legal state that indonesia as having constitution as basic laws of the state (supreme law of the land).
The constitutional court providing to protection public rights so that not violated by an act. As in constitutional reviewed on Act No 38 of 2008 about the ratification of the ASEAN Charter, which in its the constitutional court consider the rights to take constitutional reviewer whether authorities test the act of ratification or not. It was due to act of ratification had infinite-dimensional international law that cannot become review object of the constitutional court.
This research describing on constitutional review right of constitutional court against the law on ratification as well as the implications of his decision. Research methods used is juridical normative with the approach of the act, conceptional approach, and analytical approach.
The research results obtained that the Constitutional Court is authorized to review the act of treaty ratification. because the international agreement which was an attachment has been endorsed by the Act therefore was normative, So that no reasons for the constitutional court to be unable to reviewed it. Based on its power, the Constitutional Court through an decision potentially cancel or declare  the act of treaty ratification have no might law bind in the territory of Indonesia. While in the area of international law, terminations over international treaties is conducted in accordance with the provisions of formal in international treaties relating to or upon agreement of the parties in international treaties.

Keywords: right of constitutional review, the act of treaty ratification, decision of the constitutional court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman