Update Artikelilmiah: 8883

ULFA DINA MARWATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 timbul suatu permasalahan mengenai status hukum pemilu 2014. Pemilihan  umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dipilih berdasarkan undang-undang yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berkaitan dengan adanya amar putusan yang menyebutkan bahwa pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun baru berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dan seterusnya, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dirasa tidak mencerminkan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Persoalan tersebut akan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana status hukum terhadap pemilu 2014.
Hasil analisis menunjukkan bahwa status hukum pemilu 2014 adalah sah atau konstitusional, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menimbulkan sebuah konsekuensi bahwa pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 dan seterusnya digolongkan dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi berupa penundaan keberlakuan putusan. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu serentak baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019 dan seterusnya adalah beralasan, hal ini atas dasar pertimbangan teknis yang apabila dipaksakan diberlakukan pada 2014 akan mengakibatkan kekacauan, mengingat pelaksanaan pemilu hanya tersisa beberapa bulan lagi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

After the Decision of Constitution Court Number 14/PUU-XI/2013 emerges a problem about the status of election law in 2014.  Election of President and Vice President in 2014  are elected that based on the  Ordinance that  has been  explained by Constitution Court, it  is  contradiction with the Constitution 1945 and it does has not the abiding law power. This is related with the decision that states the articles   that have stated previously  where it does not has an abiding law power but it must new  and  it will be  valid to  hold the  election in 2019 and so on,  so the decision of Constitution Court is thought it will not reflect the characteristic from the final decision of Constitution Court and abiding. This dispute will emerge the question about how is the law status of the election in 2014. 
	The result of analysis shows that the law of election in 2014 is valid or constitutional, it is because the decision of Constitution Court Number 14/PUU-XI/2013 that triggers a consequence that the legislative and executive election are conducted  contemporaneously in 2019  and  subsequently it is classified  into the  decision development of Constitution Court as the cancelation of the decision validity. To the law consideration of Constitution Court that states the election contemporaneously can be conducted  in 2019 and  subsequently is reasonable, this is based on the technical consideration if it is conducted in 2014 it will cause the chaos because  the implementation of  election will be conducted only couples of month next.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman