Update Artikelilmiah: 8655

GILANG ADHITYA NUGRAHA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini membahas tentang Kontestasi Kepentingan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam Polemik Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya polemik kekosongan jabatan sekretaris desa serta untuk mengetahui kontestasi kepentingan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam polemik kekosongan jabatan sekretaris desa di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.
Dari penelitian ini dapat dihasilkan bahwa faktor yang menyebabkan kekosongan sekretaris desa adalah aturan dari pemerintah pusat yang mengharuskan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil. Faktor lain yang mempengaruhi kekosongan sekretaris desa dari PNS adalah kekurangan minat dari PNS itu sendiri karena penghasilan dan beban tugas belum seimbang. Permasalahan yang timbul dengan pengisian sekretaris desa PNS terkait dengan masalah karir dan jabatan yang dianggap kurang strategis. Kontestasi kepentingan yang terjadi adalah pemerintah kabupaten memiliki kekuasaan yang penuh dalam proses pelaksanaan kebijakan pengisian sekretaris desa dari PNS. Sedangkan pemerintah desa harus melaksanakan kebijakan tersebut meskipun dalam pelaksanaannya masih menuai berbagai macam kendala. Proses pengisian sekretaris yang dilakukan pemerintah kabupaten oleh BKD dilakukan setelah adanya berkas dan data usulan dari pemerintah desa dengan persetujuan BPD. Pemerintah desa hanya mengupayakan mengisi pelaksana tugas atau PLT sekretaris desa dari perangkat desa lainnya. Ada upaya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam pengisian sekretaris desa yaitu jika ada PNS di instansi wilayah pemerintah Kabupaten Kebumen dan berdomisili di desa yang mengalami kekosongan sekretaris desa diberikan tawaran untuk menjadi sekretaris desa, akan tetapi sesuai dengan kemampuan dari PNS tersebut dan jika PNS tersebut mau untuk menjadi sekretaris desa serta selalu melakukan pendampingan  pelaksanaan pelayanan administrasi desa.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study discussed the contestation interests District and Village Government Secretary Job Vacancy in Polemic Village in District Ambal Kebumen. The purpose of this study was to determined the factors that lead to the village secretary vacancy polemic and contestation of interested to known the district and village governments in polemics secretary vacancy Ambal village in the district Kebumen.
This study used a qualitative research method with a case study approach. The data used primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation, whereas retrieval techniques informants in this study using purposive sampling technique. While the validity of the data in this study was used the technique of triangulation of data.
From this study could be generated that causes the vacancy factor is the village secretary of the central government rules that require that filled the village secretary of the civil servants. Another factor that affects the PNS void secretary of the village was the lack of interest of civil servants themselves as income and not a balanced workload. The problems that arise with the village secretary charging PNS associated with career issues and positions that are considered less strategic. Contestation interest was happened that local governments had full authority in the processed of implementing a policy of charging the village secretary of civil servants. While the village government should implement the policy even though the implementation was still reaping the various kinds of constraints. Secretary charging process conducted by BKD district conducted after the data file and the proposals of the village government with the approval of BPD. The village government was only seeking to fill an administrative task or PLT secretary of the village from the other village administrationer. There was a synergy of efforts between local governments and village government in charging the village secretary that if any civil servants in government agencies Kebumen area and lived in the village who had given the village secretary vacancy bid to become secretary of the village, but according to the capability of the civil servants and if PNS The village wants to be a secretary and always make assistance service execution village administration.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman