Update Artikelilmiah: 8623

TARIP RIZAL

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Sistem Kepartaian yang dianut di Indonesia adalah sistem kepartaian multipartai (banyak partai). Perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan multipartai menjadi suatu perpaduan yang menghasilkan koalisi partai politik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode normatif kualitatif. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif.
Adanya koalisi partai politik dapat di analisis dari perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian multipartai. Secara umum, sistem kepartaian multipartai di Indonesia merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan keadaan masyarakat di Indonesia yang mempunyai tingkat kemajemukan yang tinggi dan memiliki tingkat pluralitas sosial yang sangat kompleks. Terdapat keniscayaan akan berjalan dengan baik ketika sistem pemerintahan presidensial dijalankan diatas sistem kepartaian multipartai, keniscayaan tersebut bukan tanpa alasan dikarenakan dalam sistem pemerintahan presidensial, eksekutif dan legislatif sama sama mendapat mandat dari rakyat. Sehingga tanggung jawab dari kedua lembaga tersebut adalah kepada rakyat yang memilihnya. Akibatnya adalah, Presiden yang terpilih tidak mempunyai suara mayoritas di Parlemen. Tidak adanya suara mayoritas di Parlemen ini mengakibatkan kerentanan kebuntuan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Koalisi partai politik lahir menjadi suatu terobosan politik untuk mengurangi kemungkinan kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Adanya koalisi partai politik diharapkan menjadi suatu terobosan politik yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem kepartaian multipartai.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACK
          Indonesia is a country that has a Presidential system of Government. It is set explicitly in the Constitution. The party embraced the system in Indonesia is a system of multi-party . A cross between a presidential and multi-party system of Government into a blend that resulted in a coalition of political parties. 
The methods used in this research is the juridical normative approach to legislation. Specification of research used is prescriptive research using source material primary law, secondary, and tertiary normative qualitative methods. Legal materials collection method is done with the study of librarianship and an inventory of legislation. A method of presentation of a law presented in the form of narrative text. 
         The coalition political parties could in analysis of a cross between system of government presidensial with the system multi-party. In general, system  multi-party in indonesia is things a is inevitable. It was because the state of society in indonesia have a the diversity of having a level and high social plurality very complex. There is of necessity will run well when system of government presidensial run up system multi-partay, necessity is not without reason because within a government system presidensial, executive and legislative same same has a mandate of the people.  So that the responsibility of both this institution is to the people who choose them.The result is, the president elected have no voice in the majority in parliament.The absence of sound in the majority in parliament has led the susceptibility of the deadlock of the relationship between the executive branch by the legislative. The coalition of political parties was born into a political breakthrough to reduce the chances of deadlock is the relationship between the Executive and the legislative.
           This coalition of political parties is expected to be a political breakthrough that has an important role in maintaining the stability of the presidential administrations combined with multi-party system.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman