Update Artikelilmiah: 8620

TRIYO RACHMADI, S.Kep

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

TRIYO, RACHMADI, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Aqcuired Immuno Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 (Studi Di Kabupaten Kebumen), Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., Anggota: Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
Upaya penanggulangan HIV–AIDS merupakan suatu program upaya teknis dalam rangka mengendalikan penyebaran HIV–AIDS di sektor kesehatan. Program ini sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS. Kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyediakan sarana pelayanan kesehatan dalam melayani pengobatan bagi Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA). Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayananan kesehatan sangat diperlukan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran dari subjek hukum dalam Peraturan Daerah ini untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya dan pendorong serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi dokumen, observasi dan wawancara dengan informan. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator penyelenggaran penanggulangan HIV-AIDS sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 belum dilaksanakan. Keenam indikator tersebut adalah kebijakan dan strategi, pencegahan HIV-AIDS, penanganan HIV-AIDS, rehabilitasi HIV-AIDS, tanggung jawab Pemerintah Daerah dan kewajiban, larangan, sanksi administratif. Dengan demikian peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam penanggulangan HIV-AIDS sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 masih kurang. Penyebab kurang berperannya Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam penanggulangan HIV-AIDS ini adalah faktor hukumnya sendiri yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 belum mengatur secara jelas tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam penanggulangan HIV-AIDS serta tidak sinkronnya Peraturan Daerah tersebut dengan Kepmenkes RI Nomor 267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; faktor penegak hukumnya, yaitu: tenaga kesehatan belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan belum optimalnya pengawasan dan pemberian sanksi administratif; faktor sarana dan fasilitas, yaitu: belum tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang lengkap dan belum meratanya kegiatan penanggulangan HIV-AIDS; serta faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu: masyarakat masih memiliki stigma buruk dan kecenderungan melakukan diskriminasi terhadap ODHA.

Abtrak (Bhs. Inggris)

TRIYO RACHMADI, Law Science Health Concentration, Postgraduate Programmes, The Jenderal Soedirman University, The Role of District Health Office In Combating Human Immunodeficiency Virus-Aqcuired Immuno Deficiency Syndrome (HIV-AIDS ) per Local Regulation Number 02 of Years 2013 (Studies In Kebumen ) the Commision Supervisor, Chairman: Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., Members: Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
Efforts to control HIV-AIDS is a program of technical effort in order to control the spread of HIV-AIDS in the health sector. The program is strongly supported by the Government by issuing Kebumen Local Regulation Number 2 of Years 2013 on HIV - AIDS . Liability of Local Government is to provide health care facilities to serve the treatment for people living with HIV-AIDS (ODHA). The role of the District Health Office Kebumen responsible for organizing health service very necessary .
            This study aims to determine the role of law in the regulation of the subject area is to comply with its obligations and driving as well as the constraints faced in the prevention of HIV-AIDS in Kebumen . This study uses a socio-juridical approach to the primary data source and secondary data. Collecting data with the study of documents, observations and interviews with informants. Location of research in the District,Health,Office,Kebumen.
            The results showed that of the six indicators of HIV-AIDS organizing appropriate Local Regulations Number 2 of years 2013 has not been implemented . These six indicators are policies and strategies, prevention of HIV-AIDS, HIV-AIDS treatment, rehabilitation of HIV-AIDS, Local Government responsibilities and obligations, prohibitions, administrative sanctions. Thus the role of the District Health Office Kebumen in HIV-AIDS accordance Local Regulation Number 2 of Years 2013 is still lacking. The causes less involvement of the District Health Office Kebumen.in HIV-AIDS is its own legal factors that Local Regulation Number 2 of Years 2013 has not set out clear tasks, duties and responsibilities of the District Health Office Kebumen. in HIV-AIDS and no synchronization between the Regional Regulation with Kepmenkes RI Number 267 of Years 2008 on Guidelines for Organizing Technical Regional Public Health Service; law enforcement factors, namely; health personnel have not received education and training and not optimal supervisory and administrative sanction;  facilities and infrastructure factors, namely: the unavailability of comprehensive health care facilities and yet the prevalence of HIV-AIDS prevention activitie; as well as community and cultural factors, namely: the people still have a bad stigma and discrimination against people living with HIV tendencie.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman