Update Artikelilmiah: 8262

PIDAR KHAULAN KHARIMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BASYARNAS OLEH
PENGADILAN AGAMA YANG DIAJUKAN BANDING
(Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah agung Nomor 188K/AG/2010)

Oleh :
PIDAR KHAULAN KHARIMA
E1A010075
	Hukum memberi pilihan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi salah satunya yaitu melalui arbitrase yang termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dikenal dengan Alternative Dispute Resolution. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase adalah upaya hukum luar biasa yaitu pembatalan terhadap putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase diajukan pada pengadilan negeri. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis penerapan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Agung terkait dengan kompetensi pengadilan agama dalam membatalkan putusan arbitrase pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/AG/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menerima permohonan dan membatalkan putusan arbitrase BASYARNAS telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase karena berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan pada pengadilan negeri bukan pengadilan agama. Pihak pemohon maupun Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengajukan permohonan pembatalan dengan dasar pada ketentuan dalam SEMA Nomor 8 tahun 2008 yang mengatur tentang wewenang pengadilan agama dalam menerima pendaftaran dan mengeluarkan perintah eksekusi atas putusan arbitrase syariah. Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa permohonan pembatalan putusan arbitrase sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan pada pengadilan negeri bukan pengadilan agama. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung membentuk peraturan mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam bentuk PERMA karena sifat dan materi muatannya dapat mengikat keluar selain mengikat intern lembaga peradilan.

Kata Kunci : Kewenangan Mengadili, Final dan Mengikat, Pembatalan Putusan Arbitrase

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT 
THE DECISION  CANCELATION OF BASYARNAS ARBITRATION BY THE RELIGION COURT THAT IS PROPOSED  BY APPEAL

(JURIDICAL REVIEW OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 188K/AG/2010)

By:
PIDAR KHAULAN KHARIMA
E1A010075
	Law gives the option to all sides in accomplishing the disputes that happens  and  one of  them is  through  the  arbitration that is categorized  in the  dispute accomplishment in the out of court or it is more known as the Alternative Dispute Resolution. The arbitration  decision has final characteristic  and bind to everyone so the  law effort  that can be conducted to the arbitration decision  is the extraordinary law effort  it is the cancelation  to the arbitration decision which it is regulated in the Arbitration Ordinance that is proposed  to the Public Court. This research is conducted to explain and analyze the law implementation that is used by the Supreme Court related wit the religion court competition  in canceling the arbitration decision in the Supreme Court Decision Number 188K/AG/2010. This research uses  the method of  data analysis  normatively  and  data  in this research uses the  secondary data  by using the method of  data analysis  quantitatively. Bases on the  result of research, it can be concluded  that the  act of judge in the Religion Court in Central Jakarta that accepts the request and  cancelation of the arbitration decision of BASYARNAS it has contradicted with the  regulation  in the Ordinance  Number 30  in 1999 about the arbitration because bases on the regulation in the ordinance that the request efforts to the arbitration decision cancelation  just can be proposed in the public court and not  allowed to be proposed in the religion  court. The side of requester  proposes  the  cancelation request with the  basic reason  in the  regulation  of SEMA Number 8 in 2008 that it regulates about the  religion court authority  in accepting the  registration  and takes the  execution command  for the Syariah arbitration decision. The Supreme Court Judge said the dispute that happens it is the dispute of  cancelation request of the arbitration decision is based on the Arbitration Ordinance so the cancelation request of the arbitration decision that must be  proposed in the public court and not in the religion court. This research recommended that Supreme Court in establishing the regulation about the  cancelation request of the arbitration decision in the form of PERMA because the characteristic and its  contents material can be bound in the outside beside bound in the inside of the court  institution.

Keywords: Authority to Judge, Final and Bind, Arbitration Decision Cancelation

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman