Update Artikelilmiah: 8226

NURFITRI RAHAYU

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga dengan dalil bahwa terdapat barang milik pihak ketiga tersebut yang ikut tersita karena adanya sita jaminan oleh pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam Putusan Nomor : 27/PDT.Plw/2008/PN.Pwt dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 27/PDT.Plw/2008/PN.Pwt. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan hanya dapat diajukan selama pokok perkara yang dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan sita jaminan belum dinyatakan sah dan berharga. Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Terdapat cacat formil dalam gugatan perlawanan tersebut yang seharusnya diputus NO (Neit ontvantkelijk verklaard/tidak dapat diterima).  Majelis Hakim dalam Putusan tersebut tetap memutus dalam pokok perkara. Berkenaan dengan syarat materiil dalam gugatan perlawanan ini, yang menjadi dalil gugatan perlawanan ini adalah berdasarkan hak milik, namun dalam pembuktian Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah milik Pelawan, Majelis menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak beretikad baik. Dengan ditolaknya perlawanan pihak ketiga tersebut, maka akibat hukumnya sita jaminan dalam perkara sebelumnya berubah menjadi sita eksekutorial. Majelis Hakim diharapkan memperhatikan jangka waktu perlawanan pihak ketiga tersebut dan dalam melaksanakan tugasnya Hakim wajib mengetahui ketentuan hukum formil, oleh karena itu Hakim harus benar-benar memahami prosedur beracara yang ada didalam PerUndang-Undangan maupun Yurisprudensi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Resistance the third party to sequestration is a legal remedy by third party with the proposition that there is a property of such third party who participate consumed due to sequestration by the court. The purpose of this research was to determinate the applying law of third  party resistance to sequestration in Decision No : 27/PDT.Plw/2008/PN.Pwt and legal consequences arising from the Decision No : 27/PDT.Plw/2008/PN.Pwt. Based on the result of research and discussion concluded that resistance by third party to sequestration only be submitted for the decision which resisted not have permanent legal force and sequestration has not been declared valid and valuable, the judges do not pay attention to these provisions. There is legal defect in the lawsuit resistance which should cut NO (Neit ontvantkelijk verklaard/not acceptable). The judges in this decision still decide the merits of the case. With regard to the substantive terms of the resistance is based on property right, but in the proof opponent  can not prove that the object of the dispute is owned by opponent, the judges declared that opponent is bad faith opponent. With the rejection of such third party opposition the legal consequences for sequestration in the previous case turned into seized executorial.  The judges are expected to observe a period of resistance the third parties and in carrying out its duties the judge must know the formal legal requirements, the judge should understand the judicial procedure in legislation and Jurisprudence.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman