Update Artikelilmiah: 7918

R. UNTUNG SURONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini membahas tentang “Desentralisasi Asimetris dalam Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”, aspek-aspek Desentralisasi Asimetris yang kaitannya dengan asas demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Masyarakat Yogyakarta adalah sebuah masyarakat tradisional yang kini telah berkembang pesat menjadi masyarakat yang lebih modern.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus sebagai pisau untuk mengupas permasalahan dalam penelitian ini.  Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai model Desentralisasi Asimetris dalam Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Desentralisasi Asimetris melahirkan UU No 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY. Desentralisasi Asimetris merupakan langkah awal dalam proses pembentukan model pemerintahan khas Yogyakarta sebagai model konsosiasional. Gejala politik ini dapat menjadi modal politik dalam upaya pembangunan politik dan demokrasi lokal Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang ke arah yang lebih maju. Keistimewaan DIY juga tercermin dalam mekanisme pengisian jabatan Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur, dengan sistem Penetapan Sri Sultan dan Sri Pakualam secara langsung oleh Presiden, sistem penetapan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidaklah bertentangan dengan Demokrasi selama penetapan tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuka proses demokratisasi yang lebih bermakna dan sebagai suatu titik awal bahkan modal untuk menemukan model demokrasi yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Sementara dalam rangka pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia khususnya politik lokal perlu diperhatikan kearifan lokal dan menguji model demokrasi konsosiasional ke dalam kehidupan Masyarakat Yogyakarta yang memiliki tradisi pemerintahan masa lalu sejalan, dengan prinsip-prinsip demokrasi pemerintahan modern. Sebagai salah satu urusan Keistimewaan, pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berasal dari Kasultanan yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono dan dari Kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Paku Alam

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study discusses the " Asymmetrical Decentralization in the Determination of the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta Special Region", Asymmetric decentralization aspects of the relation to the principles of democracy . Democracy is a form of mechanism or system of government of a country in an effort to realize the sovereignty of the people ( citizens of power ) over the country to be run by the state government . Yogyakarta society is a traditional society that has now evolved rapidly into a more modern society .
This study used a qualitative research method using a case study approach as a knife for peeling problems in this study . The case study is an in-depth investigation of a social unit so as to produce a picture that is well organized and full of the social unit . The aim of the research was to gain an understanding of the models in the Determination of Asymmetric Decentralization Governor and Deputy Governor of Yogyakarta Special Region .
The results of this study revealed that spawned Asymmetric Decentralization UU No 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY. Asymmetric decentralization is the first step in the process of model building as a model of government of Yogyakarta konsosiasional. This can be a symptom of political capital in the political and democratic political development efforts locally Yogyakarta future towards more advanced. Privileges DIY charging mechanism is also reflected in the positions of the Governor and Deputy Governor, with the stipulation systems and Sri Sultan Pakualam directly by the President, the system determination as Governor and Deputy Governor of Yogyakarta is not opposed to the democracy for the determination of public legitimacy.
The conclusion of this research is Asymmetric Decentralization in Yogyakarta Province has opened more meaningful democratization process and as a starting point for the capital even find a model of democracy in accordance with the aspirations of the people. While in the context of political development and democracy in Indonesia, especially local politics to consider local knowledge and test a model democratic society konsosiasional into the life of Yogyakarta which has a tradition of past governments in line with the principles of modern democratic governance. As one of the specialty business, charging Governor and Deputy Governor Position derived from the Sultanate led by the lane and from the Duchy led by the Duke of Paku Alam.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman