Update Artikelilmiah: 7622

DESTI NURDIYANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Di Indonesia problematika mengenai tenaga kerja memang cukup bervariasi, hal ini dikarenakan semakin maraknya penggunaan tenaga kerja dalam dunia usaha  dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha. Disisi lain regulasi untuk mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja yang telah berjalan tersebut belum memadai dengan hegemoni kapitalisme financial yang beroperasi melalui “dis-solution subject”, yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang di eksploitasi.
Salah satu permasalahan hukum yang terkait dengan penerapan tenaga kerja kontrak di Indonesia adalah bagaimana hubungan hukum antara karyawan kontrak atau karyawan outsourcing dan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja. Hubungan kerja dengan sistem outsourcing menyebabkan kedudukan para pihak tidak seimbang. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan  Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (15) memberikan pengertian mengenai  hubungan kerja yaitu suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan, hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap buruh.
Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum tenaga outsourcing dalam pelaksanaan jamsostek di PT. Telkom Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa  PT. Telkom Purwokerto melalui pihak pertama yakni PT. Graha Sarana Dutha sudah berupaya untuk mengikutkan para pekerja dalam Jamsostek, yaitu PT. Graha Sarana Dutha mempekerjakan pekerja outsourcing di PT. Telkom Purwokerto sebagai security dan cleaning service, dan mengikutsertakan pekerjanya dalam 3 program jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, menyelenggarakan sendiri program Jaminan Kesehatan, dimana pekerja di ikutkan dalam asuransi Rasapala. 
Kata Kunci : Perlindungan Outsourcing

Abtrak (Bhs. Inggris)

In Indonesia, the problems concerning labor is quite varied, this is due to the increasingly widespread use of labor in the business world and has become a necessity that can not be put off by the business. On the other hand regulation to regulate the protection of workers who have not been adequate to run the hegemony of financial capitalism that operates through the " dis -solution subject", who do not view the workers / laborers as production subject that should be protected, but rather as an object in exploitation. 
One of the legal issues associated with the implementation of the labor contract in Indonesia is how the relationship between the law of contract employees or employees of the company outsourcing and the service user workforce . Working relationship with the outsourcing system causes the position of the parties is unbalanced . In Employment Act No. 13 of 2003 Article 1 paragraph ( 15 ) provide an understanding of the employment relationship is a relationship between a worker with an employer , labor relations has pointed out, the position was about two sides that basically describes the rights and obligations workers against employers and the rights and obligations of workers. 
Based on research on the implementation of the legal protection of labor outsourcing in the implementation of social security in PT . Telkom Purwokerto , it can be concluded that PT . Telkom Navan through first -party PT . Graha Sarana Dutha been trying to involve the workers in Social Security , namely PT . Graha Sarana Dutha hiring outsourced workers at PT . Telkom Navan as security and cleaning service , and engage employees in the social security program is 3 Accident Insurance, Old Age Security and Life Insurance, Health Insurance program organizes itself , where workers in the insurance Include in Rasapala.

Keywords : Outsourcing Protection

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman