Home
Login.
Artikelilmiahs
7615
Update
SAMSUL HAKIM
NIM
Judul Artikel
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kantor DPRD (Studi Di Kabupaten Purbalingga)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
PNS Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya di suatu daerah tertentu, seperti Kabupaten Purbalingga, dimana wewenang manajemen kepegawaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil, Ini telah diatur dalam Pasal 398 angka (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor DPRD Purbalingga adalah berada di Sekertariat DPRD yang bekerja untuk melayani Anggota dan Pimpinan DPRD sesuai tupoksi dalam sub bagian tugasnya serta di tuntut bekerja secara professional dan netral karena DPRD merupakan lembaga politik.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Regional civil servants carry out their duties and functions in a particular area , such as Purbalingga , where authorized personnel management conducted by the Regional Employment Board Purbalingga . The method used in this study is a normative juridical approach , the method of analysis used is the normative analysis of qualitative models of systematic and grammatical interpretation . To support the smooth implementation of the tasks Parliament , the Council secretariat personnel formed consisting of civil servants , It has been stipulated in Article 398 number ( 3 ) of Law Number 27 Year 2009 on the MPR , DPR , DPD , and the Board Regional representatives . 2 . The position of the Civil Service Regional Office is located in Purbalingga Parliament Secretariat is working to serve the Parliament and the Governing Council Members duties in accordance with sub- section on demand work duties in a professional and neutral because Parliament is a political institution .
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save