Update Artikelilmiah: 7517

AYU GRAHITA MUKAROMAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut KUHAP putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan  lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (3) KUHAP). Salah satu putusan pengadilan, yaitu putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Brebes yakni putusan Nomor 6/Pid.B/2013/PN.Brebes, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP; atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. 
Terdakwa yang diputus bebas harus segera dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain. Perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dilaksanakan oleh jaksa setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat pelepasan disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. 
Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Putusan Bebas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Criminal law is part of public law and criminal law are divided into two part, namely the substantive criminal law and criminal law formally. Subtantive criminal law governing the determination of any criminal act, criminal and criminal (sanction). In indonesia, subtantifve criminal law regulation set forth in the Book Of Criminal Law (Penal Code). Formal criminal law regulating the implementation of substantive criminal law. In Indonesia, setting formal criminal law has been ratified by law number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law of code (KUHAP).
According to The Criminal Procedure Law of code a decision that may be imposed by the judge is ruling that frees the defendant (Article 191 paragraph (1) Criminal Procedure Law of code), the ruling out of any lawsuit (Article 191 paragraph (2) Criminal Procedure Law of code), judgment of punishment (Article 193 paragraph (3) Criminal Procedure Law of code). One court decision, the acquittal handed down by judges in Brebes district court is the decision of the register number 6/Pid.B/2013/PN.Brebes case. In this case, the general prosecutor accusated the defendant with alternative accusation those are against the rule of Article 378 act 1/1946 (KUHP) jo Article 55 (1) act 1/1946 (KUHP) or Article 372 Act 1/1946 (KUHP) jo Article 55 (1) act 1/1946 (KUHP). 
Acquitted defendants should be released from custody, unless there are other reasons. Command to release the defendant from custody immediately implemented by prosecutors after the verdict was pronounced and written reports on the realise order was accompanied by a letter submitted to the chairman of hte court no tater than theee times within twenty-four hours.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman