Update Artikelilmiah: 7473

ARIF MULYANA KURNIAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Hukum acara pidana sebagai hukum formil dari adanya hukum pidana mempunyai tujuan yakni bagaimana melaksanakan aturan-aturan yang telah diatur dalam hukum pidana. Ketentuan dalam hukum acara pidana lebih bersifat teknis yang artinya bahwa hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana seorang yang telah terbukti melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam hukum pidana seharusnya untuk dilakukan penanganan. Penanganan yang dimaksud adalah apabila seorang setelah diperiksa dalam sidang pengadilan yang kemudian dijatuhkan pidana namun belum mengerti akan tujuan dia dijatuhi pidana leh hakim, karena itu hukum acara pidana sebagai alat-alat negara bermaksud untuk memberikan arahan tentang pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut.
	Salah satu isi dalam hukum acara pidana adalah mengenai putusan pemidanaan. Pemidanaan yang dimaksud adalah apabila pengadilan yakin bahwa soerang telah melakukan tindak pidana dan terhadapnya dijatuhkan pidana (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Salah satu putusan pemidanaan adalah putusan Mahkamah Agung No. 899/K/Pid.Sus/2012 dimana dalam amarnya hanya berisikan menolak permohonan dan pembayaran biaya perkara. Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP tentang perintah penahanan menjadi hal yang penting adanya, karena jika tidak dimuat maka menyebabkan suatu putusan batal demi hukum. 
	Namun dengan adanya perkembangan setiap bunyi undang-undang tidak selamanya harus diikuti karena apabila terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dibatalkan yakni adanya putusan Mahkamah Kontitusi No. 69/PUU-X/2012 tentang pengujian pasal perintah penahanan yang pada pokoknya menyatakan ketentuan perintah penahanan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dimuatnya perintah tersebut maka tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu dengan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang terdakwa karena tidak terbukti kesalahan judex factie dalam memeriksa perkara a quo hakim pada tingkat kasasi sama saja dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Kata kunci: hukum acara pidana, putusan pemidanaan, putusan Mahkamah Konstitusi, judex factie.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Criminal procedure law as a formal law from the existence of the criminal law which has a goal about how to implement the rules that have been set in the criminal law. The regulation of criminal procedure law has been more technical, it means that criminal procedural law has more regulate how to people who have been proven guilty of violating the regulation of criminal procedure law, it should be handled. The point of handling is if people has been examined in the court and also given a punishment from judges but unfortunately he/she does not understand the purpose of  that punishment, because that the law of criminal procedure as a means of state intends has a goal to provide guidance on the implementation of the punishment that has been imposed.
One of the content of the criminal procedure law is about punishment verdict. The meaning of punishment is that if the court has satisfaction that people have been done a crime and get a punishment to them ( Article 193 paragraph ( 1 ) Criminal Code). One of the punishment verdict is the decision of Supreme Court. 899/K/Pid.Sus/2012 which has the decision contains only refuse the petition and payment of court fees. The provisions of Article 197 paragraph ( 1 ) of the Criminal Procedure Code letter K which has a content about the order of restrain becomes important presence because if there is not loaded, it will causes a decision null and void.
Nevertheless, there are any development of provision laws. It should not be followed regularly, because if the provision of laws has contrary with the 1945 constitution of the Republic of Indonesia, the provision of laws can be canceled in accordance with the Constitution Court decision No.69/PUU-X/2012 article about testing the order of restrain that essentially state the terms of the restraining order no longer has binding legal force, so that the orders can not publish because the decision null and void. Therefore, the refuse of an appeal filed by a defendant because it is not proven judex factie error in examining judge a quo case on appeal is similar to convict the defendant found guilty of a crime.

Keywords : law of criminal procedure, punishment verdict, the Constitutional Court, judex factie.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman