Update Artikelilmiah: 7413

SABILLA RAMADHIANI FIRDAUS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
	Remunerasi tidak dapat dipisahkan dari program Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan yang mendasar dan bersifat sistemik terhadap birokrasi publik agar dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, responsive dan akuntabel serta mewujudkan clean government and good governance. Lembaga Administrasi Negara adalah  salah satu lembaga non kementerian yang menerima remunerasi sejak tahun 2012 dan diterapkan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Administrasi Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Remunerasi Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dimana memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan konsep yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan dan mengabaikan norma lain selain norma hukum. Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian diolah, disajikan dan dianalisis secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
	Hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait sehingga dalam pembahasan hingga pada simpulan diketahui bahwa sistem remunerasi yang diterapkan di Lembaga Administrasi Negara adalah melalui tunjangan kinerja yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2013 dan pemberian tunjangan kinerja ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang sangat berdampak terhadap kinerja serta profesionalitas Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah.

Kata kunci	:      Remunerasi, Tunjangan Kinerja, Pegawai, Lembaga Administrasi Negara

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

Remuneration can not be divided from the Bureaucratic Reform program by the government to make fundamental changes and systemic of the public bureaucracy in order to work with a more efficient , effective , responsive and accountable and realize clean government and good governance . National Institute of Public Administration is a non-ministerial who receive remuneration since 2012 and implemented by Regulation of the Head of National Institute of Public Administration No. 7 of 2013 About Performance Allowance For Employees in the Environmental  National Institute of Public Administration. The problem in this research is How the Remuneration Based Implementation Regulation of the Head of National Institute of Public Administration No. 7 of 2013 About Performance Allowance For Employees in the Environmental  National Institute of Public Administration.
	The method used is that normative juridical approach that uses positive legal concept which indentified law as written norms are created and enacted by the competent authorities or institutions and concepts that see the law as an autonomous normative systems , enclosed and separated from the life and ignore the rule of law other than the norm . Both primary and secondary data are processed, presented, and analyzed qualitatively. After that, it is presented in a narrative elaboration.
	The research results based on the laws and regulations related to the discussion until the conclusion shows that the remuneration system applied in the National Institute of Public Administration is through the performance benefits are governed by  Regulation of the Head of National Institute of Public Administration No. 7 of 2013 and the allowance of this performance is an attempt to improve welfare of employees which affect the performance and professionalism of civil servants in carrying out the duties as Government Officials.

Keywords : Remuneration , Performance Allowance, Civil Servant , National Institute of Public Administration

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman