Update Artikelilmiah: 7381

Drs. SUDARYANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria/Program Pembaruan Agraria Nasional Tahun 2007-2010 di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sasaran penelitian ini adalah Peserta Program Reforma Agraria, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dan Anggota Tim Reforma Agraria/Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)  Kabupaten Purbalingga serta Pemerintah  Desa  Panusupan dan tokoh masyarakat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program Reforma Agraria di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tahun 2007-2010 dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel sebagaimana dikemukakan oleh Donald S.Van Meter dan C.E Van Horn (1975), yaitu: 1)Sumber Daya Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dimana kualitas maupun kuantitasnya kurang memadai dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Reforma Agraria. 2)Pegawai Kantor Pertanahan belum sepenuhnya memahami dan mempedomani secara utuh ukuran dan tujuan program Reforma Agraria dalam melaksanakan legalisasi asset reform baik pada tahapan kegiatan Redistribusi Tanah maupun pada kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah. 3)Komunikasi dan koordinasi telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan, baik terhadap masyarakat peserta program, Pemerintahan Desa Panusupan maupun Tim Program Reforma Agraria Kabupaten Purbalingga, dan mendapat respon yang cukup baik, namun komunikasi dan koordinasi yang dilakukan belum optimal. 4)Struktur birokrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006, norma-norma birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Stándar  Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan serta Kode Etik Pegawai yang mengatur tentang standar reward and punisment. 5)Secara umum kondisi sosial, politik dan ekonomi di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tahun 2007-2010 cukup kondusif untuk mendukung implementasi program Reforma Agraria. 6) Secara umum implementasi kebijakan Reforma Agraria di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih belum mendapat dukungan yang memadai terkait pemahaman atas ukuran dan tujuan kebijakan Reforma Agraria dari aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga termasuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dan lemahnya Koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to assess the success of the implementation of the Agrarian Reform Policy / National Agrarian Reform Program 2007-2010 Year in the Village District of Apex Panusupan Purbalingga. This research is a qualitative case study using a descriptive approach. Objectives of this study were participants Agrarian Reform Program Officer Purbalingga Land Office , and Agrarian Reform Team Member / National Agrarian Reform Program ( PPAN ) Purbalingga and Panusupan Village Government and community leaders .
The results showed that the implementation of policies / programs of Agrarian Reform in the Village District of Apex Panusupan Purbalingga years 2007-2010 , its success is influenced by six (6 ) variables as proposed by Donald S.Van Meter and CE Van Horn (1975 ), namely: 1)Resources Land Office Purbalingga both quality and quantity is insufficient to support the successful implementation of programs of Agrarian Reform, so the support is less than optimal. 2 )Employee Purbalingga Land Office is not yet fully understood and guided full size and program objectives / policies Agrarian Reform in implementing reform legalization of assets both on stage and on the activities of the Land Redistribution of Land Certification activities. 3)Communication and coordination in the implementation of the agrarian reform policy has been carried out by the Land Office Purbalingga , both to the community program participants, Panusupan village government and National Agrarian Reform Program Team / Purbalingga Agrarian Reform , and got a pretty good response , but the communication and coordination is done not optimal. 4) The structure of the bureaucracy at the Land Office Purbalingga as stipulated in the National Land Agency Regulation No. 4 of 2006, the norms of the bureaucracy as stipulated in the National Land Agency National No. 1 of 2010 on Setting Standards and Land Services and the Employee Code of Conduct standard set of rewards and punisment. 5)In general, social, political and economic life in the Village District of Apex Panusupan Purbalingga 2007-2010 conducive enough to support the implementation of the policy/program of agrarian reform in the region. 6)In general, the implementation of agrarian reform policies in the Village District of Apex Panusupan Purbalingga been implemented properly, with adequate support from the Head of the Land Office Purbalingga as holder Implemetor Disposition, Characteristics of Bureaucratic Structure Executive Agency in the form of District Land Office purbalingga and Socio-Political and economic conditions in the village location of activities, but still have not received adequate support related to understanding the size and agrarian reform policy objectives of the Land Office officials Purbalingga including on education (regional work units) in the environment and weak Purbalingga Government Coordination conducted by the Land Office Purbalingga.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman