Update Artikelilmiah: 7341

ANTON GINANJAR ALI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Lembaga perwakilan rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Model pertanggungjawaban anggota DPR dapat dilakukan dengan uji publik melalui pemilihan umum selama lima tahun sekali, akan tetapi dalam masa jabatannya anggota DPR dapat diberhentikan dengan mekanisme pemberhentian antarwaktu atau yang dikenal dengan istilah recall. Mekanisme recall dalam pengaturannya dapat dilakukan melalui pintu partai politik dan Badan Kehormatan DPR. 
Hak recall partai politik sangat besar, subjektif, tidak terukur dan cenderung disalahgunakan dari tujuan ideal pelembagaannya. Mekanisme recall melibatkan pimpinan DPR dan Presiden, hal ini sering diperdebatkan berkenaan kedudukan pimpinan DPR dan Presiden dalam hal kewenangannya dalam mekanisme recall. Dasar hukum recall merupakan keputusan Presiden (Keppres), dan diterjemahkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konsekuensi logisnya dapat diugat kepada Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), namun belum terjadi keseragaman pendapat dalam hal ini khususnya para hakim. Dinamisasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu menjadi sistem proporsional dengan penerapan suara terbanyak, dan diterjemahkan sebagai penguatan kedaulatan rakyat, maka kedudukan rakyat pun harus di tingkatkan dalam mekanisme recall.
Lembaga perwakilan rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak hanya ada di pusat, akan tetapi di daerah yaitu yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Lembaga recall juga diterapkan dalam lembaga ini sebagai metode pertanggungjawaban. Hakikatnya lembaga recall yang diterapkan dalam DPRD secara substansial adalah sama, akan tetapi para pihak yang terlibat dalam mekanisme recall disesuaikan dengan tingkat pemerintahannya, misalnya untuk DPRD provinsi melibatkan gubernur, pimpinan DPRD provinsi dan menteri dalam negeri, sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota melibatkan bupati/walikota, pimpinan DPRD kabupaten/kota dan gubernur.
Analisis terhadap recall sangat penting sebagai wujud tinjauan ulang bagi kesempurnaan lembaga recall di masa yang akan datang sebagaimana hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Legislative council in Indonesian constitutional system known as the House of Representatives or DPR. The Model of House members’ responsibility are able to be done by public test through conducted a general election for five years, but the House member is able to be dismissed by inter termination time, is known as recall. The mechanism of recall can be done through the political parties and the House Ethics Council. 
Political parties have very large right of recall, subjective, immeasurable and likely to be abused than ideal goal of the institution. The mechanism of recall involves the leader of House and the President, it is often debated regarding the position of the House leader and the President in the authority in the mechanism of recall. The basic law for the recall is the decision of the President (Presidential Decree), and translated as the Administrative Decisions (KTUN), the logical consequence of it which can be challenged to the Administrative Court (Peratun), but the judges had not had same opinion in this regard. The dynamicization of Constitutional Court Decision change the electoral system into a proportional system by implementing of majority vote, and interpreted as strengthening the sovereignty of the people, then the position of any of the people should be improved in the recall mechanism.
Legislative council in the constitutional system of the Republic of Indonesia not only in the center, but it is existed in every region that is called the House of Region Representative or DPRD. Recall institution also applied in this institution as a method of responsibility. Essentially recall institution applied in this institution has same substantive, but the parties involved in the recall mechanism agreed with the level of government, for example, the house of provincial representative involve governors, the leader of house and the provincial interior minister, while the regency/city involving regents/mayor, the leader of house regency/city and governor.
	Analysis of the recall is very important as a review for the perfection of recall institution in the future as the nature and democratic principles based on the laws.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman