Update Artikelilmiah: 6890

MARINI FITRIANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perdagangan internasional atas satwa dan tanaman langka merupakan industri besar yang setiap tahunnya dapat bernilai triliyunan dollar dengan melibatkan ratusan juta satwa dan tanaman langka. Dengan eksploitasi yang besar-besaran dan ditambah dengan faktor lain seperti kerusakan habitat, satwa dan tanaman langka ini terancam kepunahan. Dalam rangka pengendalian perdagangan satwa liar tersebut dibentuklah  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang merupakan satu-satunya tindakan pengendalian perdagangan satwa liar di tingkat internasional. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah perjanjian internasional yang dibentuk untuk memastikan bahwa perdagangan internasional atas spesies langka, baik fauna ataupun flora, tidak menyebabkan kepunahan atas spesies-spesies tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perdagangan flora dan fauna menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan penerapannya di Indonesia. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Hasil penelitian disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yang dilengkapi dengan logika induktif, yang akhirnya ditarik suatu simpulan yang bersifat umum.

CITES merupakan satu-satunya tindakan pengendalian perdagangan satwa liar di tingkat internasional. Konvensi ini bekerja dengan mengatur setiap perdagangan internasional atas spesimen dan spesies-spesies tertentu dalam suatu mekanisme pengawasan. Setiap impor, ekspor, re-ekspor, atau pengambilan spesies dari laut bebas atas spesies yang diatur dalam Konvensi ini harus diotorisasi melalui suatu sistem lisensi. Dengan demikian, setiap negara peserta harus membentuk satu atau lebih otoritas pengelola yang akan melakukan administrasi atas proses lisensi tersebut dan otoritas ilmiah yang akan memberikan saran kepada otoritas pengelola mengenai efek perdagangan terhadap status dari spesies. Spesies yang diatur dalam Konvensi ini dibagi menjadi tiga appendices (lampiran) antara lain Appendix I, Appendix II dan Appendix III. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Dalam kerangka pengelolaan tumbuhan dan satwa liar sebagai sumber daya alam hayati yang tersebar di berbagai tipe habitat, landasan hukum yang dipergunakan adalah Undang Undang  No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

: PENGATURAN MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL ATAS SPESIES LANGKA, FAUNA DAN FLORA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA TAHUN 1975

Abtrak (Bhs. Inggris)

Trade of endangered animals and plants is a huge industry that every year may be worth a trillion dollars and involving hundreds of millions of wildlife and rare plants. With large - scale exploitation and combined with other factors such as habitat destruction, wildlife and rare plants are threatened with extinction. To control the illegal trade, has established a convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which is the only wildlife trade control measures at the international level. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is an international treaty that was formed to ensure that the international trade of endangered species, both fauna or flora that do not lead to the extinction of this species.

This study aims to determine the trade arrangement of flora and fauna under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and its application in Indonesia. Types of research used in this study is normative, that is the approach that uses the concept of positive law. The results are presented in a systematic descriptions compiled and analyzed qualitatively equipped with inductive logic, which ultimately concluded that general nature

CITES is the only trade control of wildlife at the international level . This convention works to regulate any international trade in specimens of certain species and in a supervisory mechanism . Each import , export , re - export , or taking species from the high seas species set out in this Convention shall be authorized through a licensing system. Thus , each State Party of CITES has to establish one or more management authority to undertake the administration of the licensing process and scientific authority Species in the Convention is divided into three Appendices ( Appendix ) such Appendix I , Appendix II and Appendix III . The Government of Indonesia has ratified CITES by Presidential Decree No. 43 Year 1978. Within the framework of the management of wild plants and animals as natural resources are scattered in various types of habitats , the legal basis used is Law No. . 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems , and its implementing regulations , in particular the Government Regulation no. 7, 1999 on the Preservation of Fauna and Flora , and Government Regulation . 8 of 1999 concerning the Use of Wild Flora and Fauna .

: RESOLUTION ON INTERNATIONAL TRADE TOWARD RARE SPECIES, FAUNA AND FLORA BASED ON CONVENTION  ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1975

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman