Update Artikelilmiah: 6889

DAVID PRIMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia semenjak tahun 1997-1998 berdampak pada meluasnya penangguran, rendahanya pertumbuhan ekonomi dan disertai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan. Upaya  untuk keluar dari krisis yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meminjam dana dari lembaga donor internasioal seperti International Monetery Found dan World Bank dan dipandang perlunya menarik investasi asing. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan suatu kepercayaan dari pihak asing, kepercayaan tersebut diperoleh jika Indonesia mampu berkomitmen menjalankan isu-isu tekanan ekonomi dan politik yang sering disuarakan dunia internasional.
Isu politik yang mencolok pasca runtuhnya rezim Soeharto adalah demokratisasi dalam segala aspek termasuk juga di bidang perburuhan, dimana dalam hal ini berimbas pada liberalisasi pembentukan serikat buruh. Di sisi lain, isu ekonomi yang menonjol adalah perombakan stuktur ekonomi konglomerasi yang berjaya pada era Soeharto menjadi ekonomi yang kompetitif dan terintegrasi dengan perekonomian global (liberalisasi ekonomi). Isu ekonomi ini dikawal ketat oleh IMF, sebagai lembaga pengucur bentuan pemulihan ekonomi. Solusi yang ditawarkan IMF untuk keluar dari kondisi krisis adalah menjalankan prinsip-prinsip neoliberal dalam segala aspek, termasuk juga aspek perburuhan, dimana untuk mengatasi banyaknya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya bisa dilakukan dengan cara membentu dunia usaha yaitu dengan dua cara yaitu, memberi potongan pajak bagi dunia usaha dan menerapkan sistem pasar kerja yang fleksibel.
Akibat logika berpikir neoliberal dan tekanan yang begitu kuat dari dunia internasional, pemerintah dengan mantap mengusung gagasan perburuhan yang berkarakter neoliberal, kondisi ini berdampak pada proses pembentukan regulasi tentang ketenagakerjaan. Berlandaskan tekanan dari tidak bangkitnya roda perekonomian dan tekanan dunia internasional lahirlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam regulasi ini fleksibilitas pasar kerja terakomodir di dalamnya yaitu penerapan hubungan kerja yang bersifat Perjanjian Waktu Tertentu dan outsourcing, walaupun konsep tersebut tidak sesuai dengan garis politik hukum yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terkait arah keberpihakan dalam regulasi ini adalah lebih kepada pengusaha dimana pemerintah menganggap pengusaha sebagai patner dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan buruh dalam hal ini dianggap sebagai komoditas, kondisi ini tidak sesuai dengan garis politk hukum Indonesia yang terkandung di Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The economic crisis hit indonesia since the 1997-1998 impact on the spread of unemployment, low economic growth and accompanied by an increase in the number of labor force was inversely with the number of jobs. An attempt to emerge from the crisis was made by the government to borrow from international institutions such as the international monetary fund and world bank and asian and viewed the need to attract more foreign investment. Related to that required a confidant of foreigners, confidence is gained if the country can commit to run the economic and political pressure that often echoed the international community.

Political issue of the collapse of showy soeharto regime is democracy in all aspects included in the field of labor, where in this effect on the liberalization of trade unions. On the other hand, is an economic structure that is prominent reshuffle ekomoni conglomerate that it at the suharto economy competitive and integrated into the global economy and liberalization ). The economy is escorted strictly by the imf, as the provider bentuan economic recovery. Solutions offered by the imf to come out of the crisis is running principles neoliberalism in all aspects, including the labor, where to address a number of unemployment and low economic growth can only be done by means of membentu business is two ways namely, to cut taxes for businesses and implement the labor markets flexible.

The logical thinking neoliberalism and so strong pressure from the international community, government to embrace the idea that a labor; characterless neoliberalism these conditions resulted in the process of formation about manpower regulation. It ' s based on the pressure of the international economy and was born of act no. 13 / 2003 about manpower, where the labor market flexibility of regulation is terakomodir it is the employment relationship by a given time and outsourcing but the concept was not in accordance with the political law contained in article 8 paragraph ( 2 ) of the 1945 constitution. A partiality in regulations regarding this is a business that the government is consider the entrepreneurs as partners within the framework of the economy and the labour it is regarded as a commodity, this condition is not in accordance with the legal politk contained in indonesia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman