Update Artikelilmiah: 6860

ANGGIH YUNIAR ISKANDAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Pasal 3 UU No 43/1999 mengatur, (1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan; (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Preskriptif, Sumber Bahan hukum, Bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian Bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dari instansi lain

Abtrak (Bhs. Inggris)

Law No. 43 Year 1999 on State Personnel expressly set neutrality in government officials . Article 3 of Law No. 43/1999 set , ( 1 ) The civil service position as elements of the state apparatus that served to provide services to the community in a professional , honest , fair , and equitable in the administration of state duties , administration , and development , (2 ) in position and duties referred to in paragraph ( 1 ) , public servants should be neutral from the influence of all groups and political parties , and does not discriminate in providing services to the public .
The method used in this study is a normative juridical approach , the specification of research is the study Prescriptive , Source Material law , primary legal materials , secondary and tertiary , legal materials collection method in this study with an inventory of legislation , documentation and studies literature , methods of presentation of legal materials presented in the form of narrative text , and analytical methods used are qualitative normative analysis with systematic and grammatical interpretation of the model .
Civil Servants in the Secretariat General of the National Election Commission , Election Commission Secretariat -General and the Secretariat General of the Provincial Election Commission Regency / City is made up of Civil Servants Election Commission Secretariat General and Civil Servants are hired from other agencies

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman