Update Artikelilmiah: 6790

FAJAR IRWANSYAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENERBITKAN AKTA KELAHIRAN
(Studi Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013)”
Oleh :
FAJAR IRWANSYAH
E1A006162

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam menerbitkan akta kelahiran di Kabupaten Banyumas paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
Diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terdapat perubahan kewenangan dalam menerbitkan akta kelahiran yang melebihi 60 hari sampai dengan 1 tahun, hal ini terbukti dengan adanya pengajuan Legal Standing, yang dalam permohonannya  berisi tentang pengujian Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang – undang Dasar 1945.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang menggunakan pendekatan perindang-undangan dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi
Hasil penelitian menyatakan bahwa, Penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Banyumas mengenai akta yang terlambat 61 hari sampai 1 tahun sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil tetapi harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, sedangkan paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, kewenangan penerbitan akta yang telat 61 hari sampai 1 tahun tetap menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi  tanpa harus di dahului penetapan Pengadilan Negeri.
Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam menerbitkan akta kelahiran adalah menumpuknya berkas permohonan yang diajukan masyarakat, sedangkan sarana dan prasarana kurang memadai untuk mendukung kualitas kerja dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Banyumas.

Kata kunci : Kewenangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penerbitan akta kelahiran, Hambatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

AUTHORITY DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL DISTRICT NOTES BIRTH CERTIFICATE ISSUE IN BANYUMAS
(Authority of the Department of Population Studies and Post-Civil Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013)
by:
FAJAR  IRWANSYAH
E1A006162

ABSTRACT

This thesis aims to determine the powers and constraints of Population and Civil Registration Banyumas in issuing birth certificates in Banyumas post Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013.
The publication of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 there is a change of authority in issuing birth certificates in excess of 60 days to 1 year, this is evidenced by the filing of the Legal Standing, that the petition contains the test of Article 32 paragraph 2 of UU No. 23 of 2006 concerning Population Administration of the Act  1945.
The method used in this study is a normative juridical, a method that uses shade-invitation approach and the case method approach. The analytical method used was qualitative interpretation using.
The study states that, issuance of birth certificates in the certificate that Banyumas late 61 days to 1 year before the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 the authority of the Department of Population and civilians but to go through the General Court decision in advance, while the post-Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013, certificate issuing authority is late 61 days to 1 year remains under the authority of the Department of Population and Civil Registry, but without having preceded the determination of the District Court.
Barriers of Population and Civil Registration Banyumas in issuing birth certificates are stacked files petition filed communities, while the infrastructure is inadequate to support the quality of work and service of the Office of Population and Civil calendar notes Banyumas.

Keywords: Authority, Office of Civil Registration, Issuance of birth certificates, Barriers.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman