Update Artikelilmiah: 6768

CHANDRA SIMANJUNTAK

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAKSI
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERBARENGAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.159/Pid.B/2012/PN.PWT)
OLEH
CHANDRA SIMANJUNTAK
E1A008135
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menentukan batas minimum anak yang masuk kategori anak nakal ketika melakukan tindak pidana adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun”. Dalam Undang-Undang ini seorang anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal, dalam hal pemberian  hukuman terhadap anak nakal, sanksi yang dijatuhkan sebagai akibat dari perbuatannya berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana  yang telah dewasa. 
Dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sanksi yang dapat diberikan kepada anak nakal terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 24 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang terdiri dari tindakan di kembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada negara, dan diserahkan kepada departemen sosial.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.159/Pid.B/2012/PN.PWT dapat diketahui bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan telah diberikan sanksi tindakan oleh hakim.
Kata kunci : Pengadilan Anak, Anak Nakal, Sanksi Tindakan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
THE JUDGE  CONSIDERATION  TO THE  THEFT AS TOGETHER IN THE AGGRAVATING CIRCUMSTANCE THAT WAS CONDUCTED BY CHILDREN (Juridical Review in the Public Court  Decision in Purwokerto No.159/Pid.B/2012/PN.PWT) 
By:
CHANDRA SIMANJUNTAK 
E1A008135
	The ordinance  Number 3  in 1997 About the Juvenile Justice decides the minimum limit for the children  that  are  categorized as the  naughty children   when    conduct the  criminal act  it is 8  (eight) years old and maximum  is 18 (eighteen) years old”. In this  ordinance, a  child who conducts the criminal act it is called as the naughty child, in the giving of punishment to the naughty child, the sanction  that is taken  as the consequence  from their  act is difference with the sanction that is given to the criminal act for adult people. 
	In the Ordinance Number 3 in 1997 About the Juvenile Justice which the sanction that can be given to the naughty child consist of punishment sanction and action sanction. Action sanction is regulated  in the Article 24 Ordinance Number 3  in 1997  about the Juvenile Justice, that is consisted of the action to bring back to their parent, given to the government, and given to the  social department.   
	This research uses the method of normative juridical with the specification of prescriptive research.  Data in this research uses the secondary data. Based on the result of research in the Public Court Decision Purwokerto No.159/Pid.B/2012/PN.PWT  can be known  that  a child who  conduct  the criminal  act  as together  with  theft  in the  aggregating  circumstance has been given the  action  sanction by judge.
	
Keywords: Juvenile Justice , naughty Child, Action Sanction

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman