Update Artikelilmiah: 6423

SONNY CATUR MARDHYAKSA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengambil judul " Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia  (Studi Kasus Penerbitan Peraturan Rektor Nomor 408/P/SK/HT/2010 Tentang Pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan Bermotor (KIK) di Kawasan Kampus UGM)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui Rekomendasi Ombusman Republik Indonesia Terhadap Penerbitan Peraturan Rektor Nomor 408/P/SK/HT/2010 Tentang Pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan Bermotor (KIK) Di Kawasan Kampus Universitas Gajah Mada. 
Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif atau legal research. Konsep ini mengungkapkan, bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Konsep ini, hukum melihat sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, Penerbitan Peraturan Rektor Nomor 408/P/SK/HT/2010 tentang Pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan Bermotor (KIK) di Kawasan Kampus UGM merupakan tindakan maladministrasi dan melanggar Pasal 23 A UUD 1945. Pihak UGM juga menyalahi peraturan mengenai badan pendidikan karena sejak Maret 2010 hingga Desember 2012, UGM berada pada masa transisi perubahan sistem badan hukum, dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara  (PT-BHMN) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sehubungan dengan hal tersebut  di atas, maka ORI telah memberikan surat rekomendasi kepada UGM  berisi empat hal pokok yaitu agar pihak UGM : 
1)	Menata ulang sistem dan mekanisme pengendalian aksesibilitas publik untuk masuk-keluar lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan basis pendekatan kendali pada orang, bukan kendaraan bermotor.
2)	Menyiapkan sarana prasarana pendukung dan penyangga secara simultan bertahap seperti sepeda, kendaraan bermotor non emisi secara gratis areal parkir di luar lokasi kampus, sarana kebersihan.
3)	Menghentikan pungutan disinsentif dan menggantinya dengan mekanisme identitas tunggal untuk civitas akademika, dan kartu identitas khusus untuk masyarakat umum yang akan masuk ke lingkungan Universitas Gadjah Mada. 
4)	Menyetorkan ke dalam Rekening Kas Negara Bendahara Umum Negara c.q Menteri Keuangan RI seluruh dana disinsentif yang selama ini dikumpulkan melalui pemberlakuan KIK, hal ini sesuai dengan Pasal 58 F angka (6) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study took the title " Ombudsman of the Republic of Indonesia Recommendation (Case Study Rector Publishing Rule Number 408/P/SK/HT/2010 About Enforcement of Motor Vehicle Identity Card (CIC) at Gajah Mada University Area) ". Objective study to determine Ombusman Recommendations Against the Republic of Indonesia Rector Publishing Rule Number 408/P/SK/HT/2010 About Enforcement of Motor Vehicle Identity Card (CIC) at Gadjah Mada University Campus area .
Methods used approach is normative or legal research . This concept reveals, that the law is identical to the written norms are created and promulgated by agencies or officials of the state. This concept , see the law as a normative system of autonomous , closed and regardless of people's lives . Specifications research is descriptive analytical research that describes the state of the object to be examined and then analyzed based on legal theories and practices relating to the implementation of positive law issues without intent to draw conclusions that are commonly used.
Based on the results of research and discussion , it can be concluded that , Rector Publishing Rule 408/P/SK/HT/2010 Number of Motor Vehicle Enforcement of Identity Card (CIC) in the area of UGM is an act of maladministration and breach of Article 23 A of the 1945 Constitution. UGM also violates regulations because the education agency since March 2010 until December 2012, UGM is in transition system changes to legal entities, of Higher Education State Owned Legal Entity into the Public Service Agenc. In connection with the foregoing, the ORI has provided a letter of recommendation to the UGM contains four main points, namely that the UGM :
1.	Resetting the system and controlling mechanisms for public accessibility of entry exit environment Gadjah Mada University on the basis of the control approach in people, not vehicles.
2.	Setting up the supporting infrastructure and simultaneously buffer stages such as bicycles, motor vehicle emission free non parking area outside the campus location , facility cleanliness.
3.	Stop the disincentive levy and replace it with a single identity mechanism for the academic community, and special identity cards to the general public will go to the University of Gadjah Mada .
4.	Deposit into the State Treasury State Treasurer represented by the Minister of Finance during the entire funding disincentives KIK is collected through enforcement, this is in accordance with Article 58 of the F number (6) Government Regulation no. 66 Year 2010 on Amendment to Government Regulation No. 17 of 2010 Concerning the Management and Operation of Education .

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman