Update Artikelilmiah: 6407

INDAH KURNIAWATI, S.E

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 setelah penandatanganan kerangka awalnya pada 4 November 2004 dan diratifikasi oleh Pemerintah melalui KEPPRES No. 48 pada 15 Juni 2004. Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China memberikan tantangan dan peluang bagi berbagai komoditas pertanian dan industri yang diproduksi di dalam negeri. Manfaat perdagangan bebas ACFTA yang akan dapat dipetik tergantung kepada daya saing produk pertanian dan industri masing-masing negara. Ketiga negara tersebut juga merupakan negara dengan kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap (Gross Domestic Product) GDP. Daya saing suatu sektor terlihat dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan istilah keunggulan komparatif merupakan kajian ekonomi makro. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ACFTA terhadap daya saing sektor industri dan pertanian Indonesia dibandingkan dengan China dan Vietnam dengan menggunakan indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) dengan pendekatan before-after. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari UN Comtrade tahun 1999-2003 (periode sebelum ACFTA) dan 2004-2011 (periode setelah ACFTA). 
Hasil analisis indeks RCA menunjukkan bahwa sektor industri Indonesia sebelum dan setelah ACFTA berdaya saing lemah di pasar China. Di Vietnam, Indonesia berdaya saing lemah sebelum ACFTA. namun, setelah ACFTA, sektor industri Indonesia mempunyai daya saing kuat selama empat tahun (2006-2009). Sebelum ACFTA Indonesia cenderung menjadi negara eksportir industri dimana jumlah subsektor industri yang bernilai ISP positif berkisar antara 57-73 persen. Namun, setelah ACFTA Indonesia menjadi negara pengimpor industri dengan nilai ISP negatif. Sektor pertanian Indonesia berdasarkan nilai indeks RCA, sebelum dan setelah  pemberlakuan ACFTA tidak mampu bersaing atau berdaya saing lemah baik di pasar China dan Vietnam. Indonesia menjadi negara eksportir pertanian dengan nilai ISP positif berjumlah lebih dari 50 persen sebelum dan setelah ACFTA. 
Berdasarkan hal tersebut,  direkomendasikan kebijakan yang seharusnya dilakukan seperti, penurunan biaya perdagangan, perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi untuk kemudahan perizinan dan pengembangan industri pengolahan untuk mendapat nilai tambah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan pertanian untuk mendorong peningkatan daya saing.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) was effevtive since January 1, 2010 after the signing of the initial framework on November 4, 2004 and ratification by the government through the Presidential Decree no. 48 on June 15, 2004. ACFTA provided challenges as well as opportunities for a variety of domestic agricultural and industrial commodities. The extent of ACFTA benefit depends upon the competitiveness of agricultural and industrial products of each country. 
The purpose of this study is to analyze the impact of ACFTA on the competitiveness of agricultural and industrial sectors of Indonesia as compared to China and Vietnam by using RCA index and ISP using before-after approach. This study  used secondary data from UN Comtrade 1997-2003 (before ACFTA) and 2004-2011 (after ACFTA).
The results of RCA index analysis indicate that the Indonesian industrial sector before and after the ACFTA has weak competitiveness in the China. In Vietnam, Indonesia has low competitiveness before ACFTA. However, after ACFTA, Indonesian industrial sector have strong competitiveness during 4 years (2006-2009). Before ACFTA, Indonesia tended to be an industrial exporter where the number of sub-sectors with positive ISP ranging between 57-73 percent. However, after ACFTA Indonesia became a net importer of industrial with ISP negative value below zero through one. Indonesia was an agricultural exporter with more positive ISP values of more than 50 percent before and after ACFTA. 
Based on the results, it is recommended that there should be such policies as reduction in trading cost, infrastructure improvement, bureaucratic reform to ease the licensing process, and development of manufacturing industries to gain added value. The policies are  expected to boost economic activities in the industrial and agricultural sectors to increase competitiveness.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman