Update Artikelilmiah: 5940

GAGAH DEWANTARA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

KRITERIA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR DAERAH

OLEH :
GAGAH DEWANTARA
E1A009197

Mutasi atau pemindahan pegawai merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembinaan pegawai negeri sipil guna mewujudkan pegawai negeri sipil yang mempunyai karakter penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara, dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mutasi dilakukan dengan sistem pembinaan karier tertutup yang mana artinya dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang satu ke Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang lain atau sebaliknya.
Tipe penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum sendiri dilakukan dengan metode kepustakaan dan dokumenter dan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan bahwa kriteria pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar daerah dibagi menjadi dua yakni kriteria umum artinya kriteria yang didasarkan pada pribadi pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan kriteria khusus artinya kriteria yang didasarkan pada kebijakan tiap-tiap daerah. Sedangkan prosedur pelaksanaannya sendiri dibagi menjadi dua yakni mutasi pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dan mutasi pegawai negeri sipil antar provinsi.

Kata kunci : mutasi, pegawai negeri sipil, antar daerah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

CRITERIA AND PROCEDURES IMPLEMENTATION OF THE CIVIL SERVANTS MUTATIONS BETWEEN THE REGIONS

BY:
GAGAH DEWANTARA
E1A009197

Mutation or displacement employees is one effort as the development facilities of civil servants in order to create a civil servant who has a character full of loyality and obedience to the Pancasila, the Constitution of 1945, the State, and the government as well as cohesive, well minded, dignified, strong, efficient, effective, clean, high quality, and conscious of their responsibility as an element of the state apparatus, servants of the State, and public servant. In accordance with Law No. 43 Year 1999 on the Principles of Civil Service, mutation conducted with the closed system of career development which means that possible displacement of civil servants from the Department / Institution / Province / Regency / City which one to the Departments / Agencies / Province / District / other city or otherwise.
Type of research is a normative juridical conducted by using the statute approach and analytical approach. Specifications research is prescriptive by using primary, secondary, and tertiary legal materials. Collection of legal materials themselves conducted by using literature and documentary methods also presented in the narrative text form with qualitative analysis methods.
Based on the results of research and discussion, it was concluded that the criteria for the implementation of the civil servants mutations between the regions is divided into two which is general criteria means criteria based on personal civil servants concerned and the specific criteria means criteria based on each regions policy. While the implementation procedure was divided into two category which is transfer of civil servants between districts / cities and transfer of civil servants across the province.

Keywords: mutation, civil servants, between regions.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman