Update Artikelilmiah: 5871

HERDIANA MARIA SILABAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) pada awalnya dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dari perubahan konstelasi politik dan sosial, maka Pemilukada tidak lagi dilakukan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilukada langsung ini dilakukan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang bersifat kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pengumpulan data melalui seluruh bahan-bahan kepustakaan, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan putusan badan peradilan. Teknik menyajian data disajikan dalam bentuk  uraian yang disusun secara sistematis, rasional, dan logis.
Bahwa terdapat 27 jenis Tindak Pidana Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 dan terjadi penambahan 3 ayat dalam Pasal 115 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni ayat 7, 8, dan 9, sementara di dalam KUHP terdapat 5 pasal Tindak Pidana Pemilu yaitu Pasal 148, 149, 150, 151, 152, 153, dan bila dibandingkan sanksi pidana Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah lebih berat daripada KUHP. 
Pelanggaran Pemilukada di bagi menjadi 3 bagian, yaitu Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam hal ini Pemilukada. Pelanggaran Administrasi dilaporkan kepada Panwaslu dan diteruskan kepada KPUD, Pelanggaran Pidana diproses dengan sistem peradilan pidana (Kepolisian, Penuntut Umum, Peradilan) sesuai dengan KUHAP dengan diawali laporan masyarakat ataupun pasangan calon kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, sedangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang semula di tangani Mahkamah Agung di serahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

The regional election and vice ( Elections of Regional Head ) at first conducted indirectly via representative regional parliaments provincial or district. As a result of changes in the political and social constellations, the Elections of Regional Head is no longer be done by the regional parliaments, but elected directly by the people. This direct Elections of Regional Head is done since the implementation of the act of Number 32 Year 2004 Jo The Law Number 12 Year 2004 about local governments.
The research using case and statute approach which are qualitative with the normative juridicial methods. Collecting data by literature study, an inventory of legislation, and judiciary decisiens. Data presentation techniques is presented in the form of descriptions are arranged in a systematic, rational, and logical.
That there are 27 kind of the criminal act of Elections of Regional Head in the act of Number 32 Year 2004 namely article 115 up to article 119 and occurring the addition of 3 verse in article 115 in The Law Number 12 Year 2004 about local governments, namely paragraph 7, 8, and 9, while in the act criminal law there are 5 article a criminal offense elections, namely article 148 149, 150, 151, 152, 153, and if compared to criminal sanctions Elections of Regional Head in the act of Number 32 Year 2004 Jo The Law Number 12 Year 2008 on local governments heavier than the act criminal law.
The application of a breach of Elections of Regional Head in for into three parts, that is a breach administration, a criminal offense, and disputes the result of general elections in this case Elections of Regional Head. The offense of administration reported to the committee and passed on to regional election commissions. A criminal offense processed with criminal justice systems (police, prosecutors, judicial) according to the book of the law of criminal procedure with initial public reports or candidate couple to supervision committee elections approximately 7 (seven) day after a report accepted, while dispute the results of the Elections of Regional Head who was initially handled by the supreme court now submitted to the constitutional court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman