Update Artikelilmiah: 5826

EKY NUR RIZKI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK 
PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA HORISONTAL 
BERDASARKAN UUD 1945
Oleh :
EKY NUR RIZKI
EIA007029

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian kekuasaan secara horisontal berdasarkan UUD 1945. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pembagian kekuasaan secara horisontal berdasarkan UUD 1945, didapat kesimpulan bahwa berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara karena prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam kelembagaan MPR tapi dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian sistem baru yang dianut adalah pemisahan kekuasaan (separtion of power) berdasarkan prinsip checks and balances. Apabila istilah pemisahan kekuasaan (separtion of power) hendak dihindari, maka dapat digunakan istilah pembagian kekuasaan (division of power) untuk pengertian yang bersifat horizontal dan territorial division of power (dengan pembentukan pemerintahan daerah) untuk pengertian yang bersifat vertikal. Pembagian kekuasaan secara horisontal berdasarkan UUD 1945 dilakukan dengan memencarkan tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam 3 (tiga) organ utama, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci:  pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, horisontal

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

THE DIVISION OF POWER HORIZONTALLY  
BASED ON UUD 19945

By: 
EKY NUR RIZKI
EIA007029

The purpose that want to be accomplished in this research is to find out the division of power horizontally based UUD 1945.  And the  method in this research uses   the normative juridical by using the method of  ordinance approach, research specification  is the analytical descriptive,  and the source of material law uses the  primary law and secondary law that have bee collected through the  identification and inventory to the ordinance regulation and  literature book  and  they  are  analyzed by  using the method of qualitative normative.
Based on  the research and discussion about the division of power horizontally based UUD 19945, it can be  concluded that based  on UUD 1945  after amendment MPR  can not become the highest  institution of state  because the  principle of public  sovereignty does not  anymore being performed  in the institution of MPR but  it is conducted according to UUD. Thus, the new system that is used is the separation of power based on the principle of check and balance. If the terminology of separation of power want to be ignored so it can be used the division of power to the definition that has the horizontal and territorial division of power characteristic (by establishing the regional government) to the definition that has the vertical character. The division of power  horizontally based in UUD 1945  it is conducted by subdividing three of  power department  that  is legislative, executive  and  judicative  in 3 (Three) organs, that are MPR that consist of DPR and DPD as the  holder of legislative power, President that has the  Executive Power and Judicial Power   is belonged to Supreme Court and Constitution Court.

Keywords: division of power, separation of power, horizontal

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman