Update Artikelilmiah: 5757

YEYEP MULYANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat ketentuan baru yang memasukkan kembali TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:
1.      UUD 1945
2.      TAP MPR
3.      Undang-Undang /Perpu
4.      Peraturan Pemerintah
5.      Perpres
6.      Perda Provinsi; dan 
7.      Perda Kabupaten.
Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu karena MPR sudah tidak lagi berwenang mengeluarkan TAP MPR maka Pada Undang-undang No.10 Tahun 2004, Ketetapan MPR tidak termasuk  dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, terjadi perubahan tentang kedudukan Ketetapan MPR setelah dicabutnya Undang-undang No.10 Tahun 2004 dan digantikan dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang No 12 tahun 2011 ini TAP MPR menjadi salah satu peraturan perundang-undangan kembali.
Pembasahan dari penelitian ini adalah kedudukan TAP MPR adalah sebagai salah satu jenis peraturan perundangan yang secara hirarki ada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 dan diatas Undang-Undang, sehingga jika TAP MPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka akibatnya adalah batal demi hukum dan yang dapat melakukan Pengujian TAP MPR yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Kedudukan, TAP MPR, Hirarki, Undang-Undang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRAC

Law Number 12 Year 2011 regarding Amendment to Law Number 10 Year 2004 on the formation of legislation take the new terms that include People's Consultative Assembly Decree back in the hierarchy of legislation. In Article 7 paragraph (1) stated that the hierarchy of legislation consists of:

a. Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945
b. People's Consultative Assembly Decree
c. Law/Peraturan in Lieu of Law
d. Government Regulation
e. Presidential Regulation
f. Provincial Regulation
g. District Regulations

The research result that is obtained by People's Consultative Assembly is no longer authorized to issue the People's Consultative Assembly Decree At Law No. 10 Year 2004, the Ruling does not include the layout People's Consultative Assembly sequence of legislation in Indonesia. However, there was a change of position after MPR Resolution withdrew Law No.10 of 2004 and replaced by Law No.12 year 2011 About Formation Legislation. With the advent of Law No. 12 of 2011 became one of the People's Consultative Assembly Decree legislation back.

Wetting of the research is People's Consultative Assembly Decree position is as one of the legal regulations in the hierarchy are under the Law of 1945 and the Law on, so if People's Consultative Assembly Decree contrary to the Constitution of the result is null and void and can perform testing People's Consultative Assembly Decree contrary to Policy Law is Constitutional Court.

Keywords: position, People's Consultative Assembly Decree, Hierarchy, Law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman