Update Artikelilmiah: 5716

MARGARETTA ERAWATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Peralihan agama atau murtad merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Peralihan agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan percekcokan karena salah satu pihak yaitu suami atau istri tidak menginginkan pasangannya untuk berpindah agama. Percekcokan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai talak dengan alasan murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto pada putusan nomor 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada putusan nomor 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt masih kurang walaupun cukup memadai. Hakim dalam putusannya hanya mengacu pada ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai peralihan agama atau murtad, dengan meninggalkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan talak hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) mengenai talak bain sughra. Seharusnya hakim juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada intinya menegaskan bahwa suami atau wakilnya dapat menjatuhkan talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The change of religion or apostate is an reason of divorce that regulated in Article 116 in Islamic Law Compilation. Apostate can cause the household quarrel or conflict when the husband or wife disagree with the change of religion decision. The quarrel can cause the rift for the couple’s affair then finally one of them decide to submit the divorce suit to the court. The problem in this research is the judge consideration for granting the divorce suit that based on the apostate. The case has been presided by the Religion Court Purwokerto with the register number 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt. The method of this research is yuridis normatif with case approach.
The result of this research shows that the materials that used for judge’s consideration is proper but not really complete. In the decision, the judge only considers Article 116 point h of Islamic Law Compilation about the change of religion and leave the rule of Article 19 point f Goverment Regulation 9/1975juncto Article 116 point f  Islamic Law Compilation  about the continuous conflict in household with no hope to get the harmony and reconciliation. Apart from that, the judge only refers to the Article 119 clause (2) point c  about bain sughra divorce. The judge should also consider the rule of Article 70 clause (5) in Act 7/ 1989 that regulate the husband or the representative can pass a divorce decision without the attendance of the wife or the representative.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman