Update Artikelilmiah: 5626

DENIS SEPTIAN ADI SUPRIYO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji  betulkah bahwa tingkat pengetahuan hukum hakim yang meliputi peraturan perundang-undangan dan doktrin ilmu hukum berpengaruh dalam menjatuhkan putusan bebas, lepas dari segala dakwaan dan pemidanaan. Kasus korupsi yang diangkat adalah kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif.
Teknik penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif lewat pendekatan kasus dengan analisis data primer berupa wawancara terhadap hakim tindak pidana korupsi serta data sekunder berupa penelaahan putusan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang digunakan. Dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, putusan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wawancara terhadap informan penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang pengetahuan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.
Dalam Penelitian ini rujukan yang digunakan adalah pengertian putusan bebas, lepas, dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tindak pidana korupsi, kemudian dasar dasar penjatuhan putusan, Ruang lingkup dan Karakteristik Korupsi, dan DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah. Peranan Pengetahuan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, lepas, dan pidana tersebut tidak terlepas dari pembuktian atas apa yang terjadi di persidangan tindak pidana korupsi.
Putusan Bebas, Lepas, Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi anggota Legislatif Daerah menjadi menarik karena adanya perbenturan antara kaidah ilmu administrasi dan hkum pidana yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan 
didepan pengadilan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is conducted to test whether the level of legal knowledge which includes laws and regulations and law doctrine influence the acquittal from  indictments and criminations. The corruption cases tested are the ones which involve members of parliament.
Research methodology used is normative juridical  through case approach with primary data analysis, interviewing the judge of corruption acts and secondary data analysis, reviewing the court verdict which is legally enforceable, laws and  regulations,  and literary preferences. By researching the law, literary books, court verdicts which is legally binding, and interviewing the informants of this research, it will figure out the legal knowledge of the judge in passing the sentence.
The preference used in this research is definition of acquittal and criminal verdicts passed by the judge of corruption acts, and then the basics of sentencing, the scope and characteristics of corruption, and local parliaments as local legislative institution. The role of judge’s legal knowledge in passing acquittal and the criminal verdicts correlates with what happens in the acts of corruption court.
The acquittal and criminal verdicts in corruption acts of local parliament’s member become interesting for the existence of clash between principles of administration studies and criminal law studies which are later can be made for judge’s consideration to prove the existence of corruption acts as indicted in the court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman