Update Artikelilmiah: 55322

AMARDYASTA TRADA ABIEZAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan dan akibat hukum dari tindakan penyidikan yang dinyatakan tidak sah dalam Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Amb. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menemukan ketidaksesuaian dalam tata cara pemanggilan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang memengaruhi keabsahan pemeriksaan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka. Pertimbangan hakim tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak tersangka melalui pengujian terhadap kepatuhan penyidik pada prosedur hukum. Tindakan penyidikan yang dinyatakan tidak sah mengakibatkan hilangnya keabsahan kedudukan Pemohon sebagai tersangka, penghentian penyidikan, serta batal dan tidak sahnya tindakan 
penangkapan dan penahanan. Konsekuensi tersebut menunjukkan perlindungan hukum represif terhadap Pemohon sekaligus mencerminkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Pretrial proceedings constitute a mechanism of judicial oversight over investigators’ actions that may be used to protect suspects’ rights during the 
investigation process. This study aims to analyze the judge’s considerations concerning the protection of suspects’ rights at the investigation stage, as well as the legal consequences of investigative actions declared unlawful in Pretrial Decision Number 8/Pid.Pra/2025/PN Amb. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and analytical approaches. The data used are secondary data obtained through literature review and analyzed using a normative qualitative method. The findings show that the judge identified procedural irregularities in the summons procedure and the delivery of the Notification of Commencement of Investigation (SPDP), which affected the validity of the examination and the determination of the Applicant as a suspect. The judge’s considerations reflect the protection of suspects’ rights through judicial review of 
investigators’ compliance with legal procedures. The investigative actions declared unlawful resulted in the loss of the legal validity of the Applicant’s status as a suspect, the termination of the investigation, and the invalidation of the arrest and detention. These consequences demonstrate repressive legal protection for the Applicant while also reflecting the legal objectives of justice, legal certainty, and utility.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman