Update Artikelilmiah: 55190

RAFLY MUKTI DEWANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Laut Cina Selatan telah menjadi lingkungan keamanan maritim yang semakin kompleks akibat meningkatnya kapabilitas maritim Tiongkok, aktivitas gray-zone, dan peningkatan kehadirannya di kawasan. Bagi Indonesia, perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran keamanan di Laut Natuna Utara, di mana aktivitas maritim Tiongkok bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Meskipun Indonesia bukan merupakan salah satu negara pengklaim utama dalam sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, berbagai insiden maritim yang terjadi secara berulang, terutama selama insiden Natuna pada 2019–2020, meningkatkan kekhawatiran terhadap kedaulatan maritim dan kemampuan penegakan hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi ancaman Indonesia terhadap aktivitas maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan mendorong internal balancing melalui modernisasi angkatan laut pada periode 2018–2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang meliputi dokumen pemerintah Indonesia, publikasi kebijakan pertahanan, pernyataan resmi, literatur akademik, laporan strategis, dan media yang kredibel. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik dan kemudian diinterpretasikan melalui kerangka teori Defensive Realism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok dan operasi gray-zone berkontribusi terhadap meningkatnya persepsi Indonesia mengenai ancaman keamanan maritim, sehingga mendorong pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Indonesia merespons melalui internal balancing daripada membentuk aliansi militer formal atau melakukan proyeksi kekuatan secara agresif. Modernisasi angkatan laut dilakukan melalui peningkatan patroli, penguatan sistem pengawasan maritim, pengembangan Pangkalan Angkatan Laut Ranai dan infrastruktur maritim lainnya, serta pengadaan dan modernisasi aset angkatan laut, khususnya kapal selam, fregat, dan kapal patroli. Langkah-langkah tersebut terutama bertujuan untuk memperkuat daya tangkal, melindungi kedaulatan maritim, dan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memantau serta merespons aktivitas di Laut Natuna Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modernisasi angkatan laut Indonesia selama 2018–2022 pada dasarnya bersifat defensif dan sejalan dengan prinsip Defensive Realism, karena Indonesia berupaya meningkatkan keamanan dan mengurangi kerentanan tanpa mengorbankan otonomi strategis maupun meningkatkan eskalasi yang tidak diperlukan dengan Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bagaimana negara kekuatan menengah di Asia Tenggara dapat merespons perubahan dinamika maritim regional melalui internal balancing secara bertahap, pengembangan kapabilitas pertahanan yang bersifat defensif, dan strategic restraint.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The South China Sea has become an increasingly complex maritime security environment due to China’s growing maritime capabilities, gray-zone activities, and expanding presence in the region. For Indonesia, these developments have created security concerns in the North Natuna Sea, where Chinese maritime activities overlap with Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ). Although Indonesia is not a primary claimant in the South China Sea territorial disputes, repeated maritime incidents, particularly during the 2019–2020 Natuna incidents, increased concerns regarding Indonesia’s maritime sovereignty and enforcement capabilities. This study examines how Indonesia’s threat perception of Chinese maritime activities in the South China Sea drove internal balancing through naval modernization between 2018 and 2022. The study employs a qualitative research design based entirely on secondary data, including Indonesian government documents, defense policy publications, official statements, academic literature, strategic reports, and credible media sources. The collected data are analyzed using thematic analysis, with the findings interpreted through a Defensive Realism framework. The study finds that growing Chinese maritime activities and gray-zone operations contributed to Indonesia’s perception of increasing maritime security threats, encouraging the government to strengthen its defensive capabilities. Indonesia responded through internal balancing rather than formal military alliances or aggressive power projection. Naval modernization included increased patrols, improved maritime surveillance, development of the Ranai Naval Base and other maritime infrastructure, and the procurement and modernization of naval assets, particularly submarines, frigates, and patrol vessels. These measures primarily aimed to strengthen deterrence, protect maritime sovereignty, and improve Indonesia’s ability to monitor and respond to activities in the North Natuna Sea. The findings demonstrate that Indonesia’s naval modernization during 2018–2022 was fundamentally defensive and consistent with the principles of Defensive Realism, as Indonesia sought to improve its security and reduce vulnerability while maintaining strategic autonomy and avoiding unnecessary escalation with China. The study therefore demonstrates how a Southeast Asian middle power can respond to changing regional maritime dynamics through gradual internal balancing, defensive capability development, and strategic restraint.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman