Update Artikelilmiah: 55162

NISRINA FEBIANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih terbuka, efisien dan responsif. salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah penerapan electronic government atau yang biasa disebut e-government. pemerintah Indonesia melalui Kementerian dalam negeri (kemendagri) mendukung agenda digitalisasi dengan meluncurkan aplikasi IKD sebagai bagian dari inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan identitas digital (IKD) dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Batang dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun belum optimal karena masih terdapat kendala berupa sosialisasi yang belum merata, jaringan internet yang belum merata serta adanya kemungkinan kebocoran data. Oleh karena itu diperlukan penguatan sosialisasi berkelanjutan dan penguatan perlindungan data pribadi untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in improving public services in Batang Regency. This study employed a qualitative approach using George C. Edward III’s policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using thematic analysis developed by Braun and Clarke. The results show that the implementation of IKD has been carried out fairly well, particularly in terms of disposition and bureaucratic structure. However, the implementation has not been optimal due to several challenges, including uneven dissemination of information, unequal internet access, and concerns regarding 
digital data security. Therefore, continuous dissemination through collaboration with village and sub-district governments, as well as improvements in data security 
and personal data protection, are needed to optimize digital-based public services.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman