Update Artikelilmiah: 55086

DIMAS AGUNG NUGROHO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penegakannya memerlukan pertimbangan hukum hakim yang adil dan obyektif, terutama pada tingkat banding yang sering menjadi ruang pengujian putusan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam memutus Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, serta menganalisis akibat hukum putusan banding tersebut terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerapkan pertimbangan hukum berdasarkan teori ratio decidendi dengan menguji kembali validitas epistemologis pembuktian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama. Hakim tingkat banding menguatkan konstruksi hukum terkait terbuktinya pelanggaran Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, namun memperberat sanksi pidana penjara dari 6 tahun menjadi 8 tahun, meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek transparansi kalkulasi kerugian negara terkait uang pengganti. Akibat hukum dari putusan banding ini bersifat mengubah (herzien), di mana amar putusan Pengadilan Tinggi secara otomatis menggantikan putusan tingkat pertama. Reformulasi pemidanaan tersebut dinilai telah mensinergikan tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yakni mewujudkan keadilan proporsional bagi aparat penegak hukum yang berkhianat, memberikan kepastian hukum atas perampasan hasil kejahatan secara utuh, dan mewujudkan kemanfaatan melalui efek jera sistemik serta maksimalisasi pemulihan keuangan negara (asset recovery).

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption is an extraordinary crime requiring fair and objective judicial reasoning for its enforcement, particularly at the appellate level, which often serves as the forum for reviewing first-instance verdicts. This study aims to analyze the soundness of the appellate judges' legal reasoning in Ruling Number 44/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI and to examine the legal consequences of the appellate ruling on the first-instance judgment. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the Panel of Judges at the DKI Jakarta High Court applied legal reasoning based on the ratio decidendi theory by re-examining the epistemological validity of the evidentiary findings from the first-instance Corruption Court. The appellate judges upheld the legal construction regarding the proven violation of Article 12 letter (a) of the Corruption Eradication Law but increased the prison sentence from six to eight years, despite lingering deficiencies regarding the transparency of the state loss calculation for restitution (uang pengganti). The legal consequence of this appellate decission are transformative (herzien), wherein the High Court's verdict automatically supersedes the first-instance judgment. This sentencing reformulation is deemed to have harmonized Gustav Radbruch’s three fundamental legal values: achieving proportional justice regarding a law enforcement official who betrayed their office; ensuring legal certainty through the full forfeiture of proceeds of crime; and realizing utility through a systemic deterrent effect and the maximization of state financial recovery (asset recovery).

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman