Update Artikelilmiah: 54993

REGINA SHEILA TAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Banyumas Masih menjadi tantangan yang kompleks. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 yang disahkan sebagai salah satu payung hukum perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan observasi dengan pelaksana di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 memunculkan realitas paradoksal di lapangan. Berdasarkan enam variabel menemukan bahwa kebijakan tidak memiliki indikator dan mulai usang, membuat pelaksana mengadopsi regulasi lain sebagai pedoman harian; rasio antara SDM dan kasus sangat timpang, infrastruktur belum sesuai standar; komunikasi berjalan adaptif namun hambatan birokratis karena ketiadaan MoU dengan pihak eksternal; pelaksana saat ini dalam masa transisi dan kekosongan pemimpin definitive; kondisi sosial masyarakat memperparah sulitnya penjangkauan; pelaksana sangat militan dan inisiatif. Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa secara operasional kebijakan ini hanya sebagai rujukan yuridis- normatif. perlindungan korban tidak digerakan oleh sistem melainkan komitmen moral dan dedikasi agen pelaksana

Abtrak (Bhs. Inggris)

Gender-Based and Child Violence in Banyumas Regency remains a complex challenge. This study aims to analyze the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 3/2015 with a qualitative method with data collection techniques through document studies, interviews, and observations with the implementers at the UPTD PPA Banyumas. The results of the study indicate that the implementation creates a paradoxical reality in the field. Based on the variables, it was found that the policy lacks indicators and has become obsolete, prompting implementers to adopt other regulations as daily guidelines; the ratio between human resources and cases is disproportionate, the infrastructure does not yet meet the standards; communication runs adaptively but faces bureaucratic obstacles due to the absence of MoU’s with external parties; the implementing agency is currently in a transition period and lacks a definitive leader; the social conditions of the community exacerbate the difficulty of outreach; and the implementers are highly militant and proactive. Overall, it is concluded that operationally, this policy solely serves as a juridical-normative reference and the protection system is driven by the moral and dedication of the implementing agents.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman