Update Artikelilmiah: 54791

ASHARY IKRANEGARA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, yang umum disebut sebagai pembunuhan, merupakan tindak pidana serius. Salah satu bentuknya adalah pembunuhan berencana yang dikategorikan sebagai kejahatan berat, di mana pelaku dapat dikenai hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terkait concursus realis dalam perkara pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan berencana, serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 119/Pid.B/2025/PN.Gpr dengan asas dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat preskriptif, dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta Pasal 340 juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai percobaan pembunuhan berencana. Unsur percobaan terpenuhi karena adanya niat yang telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, namun tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri. Dalam pembuktiannya, Majelis Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, Visum et Repertum, dan keterangan terdakwa, yang kemudian menimbulkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Putusan tersebut mencerminkan penerapan concursus realis, karena terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Selain itu, penerapan hukum oleh hakim telah sesuai dengan asas legalitas, asas pembuktian, dan prinsip pertanggungjawaban pidana, karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Penjatuhan pidana mati juga dinilai tepat dan proporsional, karena tidak melampaui batas maksimum yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dengan demikian, putusan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Killing or taking another person’s life, commonly referred to as murder, constitutes a serious criminal offense. One form of this crime is premeditated murder, which is classified as a grave offense and may be punishable by death. This study aims to analyze the application of criminal law concerning concursus realis in cases of premeditated murder and attempted premeditated murder, as well as to assess the conformity of the judges’ considerations in the Kediri District Court Decision Number 119/Pid.B/2025/PN.Gpr with the principles and provisions set forth in the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research employs a normative juridical approach with a prescriptive nature, using secondary data obtained through literature study and analyzed by qualitative normative methods. The results of the study indicate that the defendant was legally and convincingly proven guilty of violating Article 340 of the KUHP concerning premeditated murder, as well as Article 340 in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the KUHP regarding attempted premeditated murder. The element of attempt is fulfilled as there was an intention manifested through the commencement of execution; however, the act was not completed due to reasons beyond the defendant’s own will. In its evidentiary assessment, the Panel of Judges based its decision on valid evidence, including witness testimonies, Visum et Repertum, and the defendant’s statement, which collectively established the judges’ conviction regarding the defendant’s guilt. The decision reflects the application of concursus realis, as the defendant committed more than one distinct criminal act. Furthermore, the judges’ application of law is consistent with the principles of legality, evidentiary standards, and criminal responsibility, as the defendant was deemed capable of being held accountable and no justifying or excusing grounds were found. The imposition of the death penalty is also considered appropriate and proportional, as it does not exceed the maximum penalty stipulated under Article 340 of the KUHP. Therefore, the court’s decision is in line with the fundamental principles of Indonesian criminal law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman