Update Artikelilmiah: 54726

SASY AMALYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial pada Pilkada Serentak 2024 meningkatkan potensi penyebaran kampanye hitam (black campaign) dalam bentuk hoaks, fitnah, dan disinformasi politik yang dapat memengaruhi persepsi pemilih serta mengancam integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kampanye hitam yang terjadi pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purbalingga serta strategi yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat lokal dalam meghadapinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye hitam di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh penyebaran informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial, terutama WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Purbalingga lebih berfokus pada strategi preventif melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan peningkatan literasi digital, sedangkan Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengedepankan pengawasan partisipatif, patroli siber, serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran kampanye. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi KPU dan Bawaslu bersifat saling melengkapi dan lebih berorientasi pada upaya pencegahan dibandingkan penindakan, sebagai bentuk adaptasi penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purbalingga.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The development of information technology and social media in the 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada Serentak 2024) increases the potential for the spread of black campaigns in the form of hoaxes, slander, and political disinformation that can influence voter perceptions and threaten the integrity of democracy. This study aims to analyze the forms of black campaigns that occurred in the 2024 Pilkada in Purbalingga Regency and the strategies implemented by local election organizers in dealing with them. In addition, this study also aims to identify factors that support and hinder the implementation of these strategies. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The results show that black campaigns in Purbalingga Regency are dominated by the dissemination of unverified information through social media, especially WhatsApp, Facebook, Instagram, and TikTok. The research findings indicate that the Purbalingga Regency General Elections Commission (KPU) focuses more on preventive strategies through socialization, political education, and increasing digital literacy, while the Purbalingga Regency Elections Supervisory Agency (Bawaslu) prioritizes participatory supervision, cyber patrols, and coordination with various parties in preventing and handling alleged campaign violations. This study concludes that the KPU and Bawaslu strategies are complementary and more oriented towards prevention efforts than enforcement, as a form of adaptation by election organizers in maintaining the integrity and quality of democracy in the 2024 Pilkada in Purbalingga Regency.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman