Update Artikelilmiah: 54702

DEVINA ORVALA ZULEIKA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan National Sword Policy yang diberlakukan Cina pada tahun 2018 terhadap permasalahan lingkungan di Malaysia pada periode 2018–2023. Kebijakan larangan impor limbah plastik oleh Cina menyebabkan pergeseran besar-besaran aliran perdagangan limbah plastik global, di mana Malaysia muncul sebagai salah satu negara tujuan utama pengalihan limbah dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Uni Eropa. Volume impor limbah plastik Malaysia melonjak lebih dari 700 persen pada tahun 2018, jauh melampaui kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pengelolaan limbah nasional yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan / analisis data sekunder yang dianalisis melalui kerangka Ecologically Unequal Exchange Theory (EUE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lonjakan impor limbah tersebut memicu tumbuhnya ratusan fasilitas daur ulang ilegal, praktik penyelundupan melalui deklarasi palsu, serta pembakaran terbuka limbah yang tidak dapat diproses. Dampak ekonomi yang diperoleh Malaysia terbukti tidak sebanding dengan ongkos lingkungan yang harus ditanggung, sementara dampak ekologis berupa pencemaran udara, kontaminasi mikroplastik dan logam berat di sungai-sungai utama, serta gangguan kesehatan masyarakat terus berlangsung hingga akhir periode penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa National Sword Policy berfungsi sebagai pemicu, sementara ketimpangan struktural dalam sistem perdagangan internasional menjadi mekanisme yang mewujudkan pemicu tersebut menjadi permasalahan lingkungan konkret di Malaysia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study examines the impact of China's National Sword Policy, implemented in 2018, on environmental problems in Malaysia during the 2018–2023 period. China's ban on plastic waste imports triggered a massive redirection of global plastic waste trade flows, with Malaysia emerging as one of the primary destinations for waste diverted from developed countries such as the United States, Japan, the United Kingdom, and the European Union. Malaysia's plastic waste import volume surged by more than 700 percent in 2018, far exceeding the country's institutional capacity and waste management infrastructure. This research employs a qualitative approach using secondary data analysis, examined through the framework of Ecologically Unequal Exchange (EUE) Theory. The findings show that the surge in waste imports gave rise to hundreds of illegal recycling facilities, smuggling practices through false customs declarations, and open burning of non-processable waste. The economic benefits Malaysia gained proved disproportionate to the environmental costs incurred, while ecological impacts—including air pollution, microplastic and heavy metal contamination in major rivers, and public health disturbances—persisted throughout the study period. The study concludes that the National Sword Policy served as a trigger, while structural inequality within the international trade system functioned as the mechanism that transformed this trigger into concrete environmental problems in Malaysia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman