Update Artikelilmiah: 54617

T. RESTU TUHU PRIHUTAMI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di kawasan Jalan Bung Karno Banyumas menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan enam informan yang dipilih secara purposive, dilengkapi data dokumentasi realisasi retribusi parkir pada enam zona layanan. Komunikasi internal antar organisasi berjalan efektif melalui 
pembinaan dan monitoring rutin, tetapi sosialisasi tarif resmi kepada masyarakat masih terbatas. Sumber daya manusia dan sarana dasar tersedia, namun rasio pengawas terhadap juru parkir sangat timpang dan sebagian perlengkapan kerja belum lengkap. Disposisi pelaksana tergolong positif dengan pendekatan pembinaan yang lebih diutamakan daripada sanksi. Struktur birokrasi memiliki pembagian zona dan SOP yang jelas, tetapi penegakan sanksi 
administratif masih lemah. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan memerlukan penguatan pengawasan, kelengkapan sarana kerja, dan penegakan aturan yang lebih konsisten.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study analyzes the implementation of Banyumas Regency Regulation Number 16 of 2024 on Transportation Administration in the management of on street parking at the Jalan Bung KarnoMenara Teratai area, Purwokerto, using George C. Edward III's policy implementation model, which comprises four variables. Communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative method was employed with six purposively selected, supplemented by documentation of parking levy realization across six service zones. Internal communication runs effectively through coaching and routine monitoring, though public socialization of official tariffs remains limited. Basic human resources and facilities are available, but the supervisor to attendant is highly imbalanced and some field equipment is 
incomplete. Implementor disposition is generally positive, favoring coaching over sanctions. Bureaucratic structure features clear zoning and SOP, though administrative sanctions remain weakly enforced. The study concludes that policy effectiveness requires strengthened oversight, more complete field equipment, and more consistent rule enforcement.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman